Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/03/2017, 20:12 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kurang memahami perbedaan sistem pemilu yang diterapkan di Jerman dan Meksiko.

Lucius merespon keputusan Panitia Khusus RUU Pemilu untuk studi banding ke kedua negara tersebut.

“Restu dari pimpinan sebenarnya tak bisa diberikan jika pimpinan DPR paham bahwa sistem pemilu Indonesia dan Jerman itu berbeda,” kata Lucius kepada Kompas.com, Rabu (1/3/2017).

Ia menjelaskan, Jerman menganut sistem pemilu campuran. Dari 598 kursi parlemen, separuhnya dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung ke kandidat, dan separuhnya dipilih dengan memilih partai.

(Baca: Ini Alasan Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

Sementara, sistem pemilu yang dianut Indonesia yakni proporsional terbuka dengan memilih langsung kandidat.

“Jika informasi soal sistem ini dipahami oleh pimpinan, mestinya restu untuk Pansus studi ke Jerman tak bisa diberikan karena keterkaitan isu dengan negara sebagaimana diamanatkan Tatib Pasal 145 itu tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ia mengatakan, di dalam Pasal 145 Tatib DPR disebutkan prosedur pengusutan hingga persetujuan pelaksanaan kunjungan kerja oleh DPR.

Setidaknya, ada tiga variabel yang harus terpenuhi sebelum kunjungan kerja dilaksanakan, yaitu urgensi, manfaat, dan keterkaitan negara tujuan dan isu yang dipelajari oleh DPR.

(Baca: Ke Meksiko dan Jerman, Ini yang Bakal Dipelajari Pansus RUU Pemilu)

“Dan karena pilihan negara tidak relevan dengan isu yang mau dipelajari, maka otomatis variabel pertama soal urgensi dan berikutnya kemanfaatan jelas tak terpenuhi juga. Dengan kata lain studi banding ke Jerman ini nampaknya mengada-ada,” kata dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, sebelumnya telah memastikan lampu hijau kunjungan kerja Pansus RUU Pemilu ke Meksiko dan Jerman. Pansus Pemilu direncanakan berangkat ke Jerman dan Meksiko pada 11-16 Maret mendatang.

Ketua Pansus Lukman Edy menyatakan, studi banding ke Jerman diperlukan untuk mencontoh sistem pemilu di Jerman yang sebelumnya banyak digunakan di Indonesia. Selain itu, Jerman dikatakan tengah mengevaluasi penggunaan voting elektronik atau e-voting dalam pemilu.

Indonesia saat ini berencana menggunakan e-voting dalam pemilu. Sedangkan kunjungan ke Meksiko bertujuan untuk mempelajari badan peradilan pemilu yang dinilai punya rekam jejak yang bagus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Survei Algoritma: KPU Punya Pekerjaan Rumah Tunjukkan Kemandirian Jelang Pemilu 2024

Nasional
Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Kantongi Dukungan Demokrat dan PKS, Anies Dinilai Masih Belum Cukup Amankan Tiket Capres

Nasional
Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Survei Algoritma: 3 dari 4 Orang Belum Tahu Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Nasional
Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Dalam Tuntutan, Jaksa Sebut Irfan Kurnia Terbukti Korupsi Bersama-sama Anggota dan Purnawirawan TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

[POPULER NASIONAL] Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme | KPK soal Wacana Biaya Haji Naik

Nasional
Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Hak-hak Pemilik Rahasia Dagang

Nasional
Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Pelanggaran Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Nasional
Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Materainya...

Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Materainya...

Nasional
Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Nasional
BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

Nasional
Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Nasional
Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Nasional
Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Nasional
Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.