Kompas.com - 01/03/2017, 14:32 WIB
Palu pengadilan. Palu pengadilan.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara divonis bersalah oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Dua anggota dewan tersebut dinilai terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Suhariono saat membacakan amar putusan.

Dua anggota DPRD tersebut adalah Muhammad Afan dari PDI Perjuangan, dan Parluhutan Siregar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Muhammad Afan divonis pidana penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Afan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 835 juta.

Jika satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, harta milik Afan akan disita dan dilelang. Jika jumlah harta tidak cukup, akan diganti dengan penjara selama 1 tahun.

Parlihutan Siregar juga divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Parluhutan juga diwaibkan membayar uang pengganti Rp 92 juta.

Jika satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, harta milik Parluhutan akan disita dan dilelang. Jika jumlah harta tidak cukup, akan diganti dengan penjara selama 6 bulan penjara.

Afan dan Parluhutan terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Keduanya dinilai merusak sistem pengawasan di lembaga legislatif.

Selain itu, perbuatan keduanya telah merugikan anggaran negara.

Suap dari Gatot tersebut terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, dan pengesahan APBD 2014.

Selain itu, uang "pelicin" diberikan untuk memuluskan terkait pengesahan APBD 2015, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi anggota Dewan pada 2015.

Dalam dakwaan, Afan tercatat menerima Rp 1,295 miliar. Sementara, Parluhutan menerima Rp 862,5 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Kunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, KPK Beri Penyuluhan untuk 25 Wanita Napi Korupsi

Nasional
Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nama KH Hasyim Asy'ari Hilang dalam Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud Minta Maaf

Nasional
Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Kemenkes: Insentif Nakes pada Januari-Maret 2021 Terealisasi Sebesar Rp 37,3 Miliar

Nasional
Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Daerah PPKM Mikro Bertambah, Kemenkes: Karena Terjadi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Menanti Putusan MK untuk Hasil Uji Materi UU KPK...

Nasional
Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Daerah yang Alami Kenaikan Kasus Diminta Optimalkan Posko Covid-19 di Tingkat Mikro

Nasional
Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

Nasional
Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Nasional
Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Nasional
Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X