Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/03/2017, 14:16 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Kompas TV Raja Arab Saudi, King Salman bin abdulaziz Al-Saud yang datang ke Indonesia menjadi perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengguna jalan. Akses jalan tol Jagorawi pun ditutup hingga menimbulkan kemacetan. Namun masyarakat tetap antusias untuk menyambut dan mengabadikan momen melalui telepon genggam tentang kedatangan raja Salman

"Kalau (dana) bunga dan lain-lain kami ambil dari anggaran yang sudah ada saja. Kalau ada perhelatan besar kan kami memang menyiapkan. Setiap tahun memang ada," tuturnya.

Dekorasi bernuansa emas juga terlihat di sejumlah titik. Misalnya mikrofon yang akan dipakai berpidato oleh Raja Salman dan Ketua DPR Setya Novanto dilapisi cat warna emas.

"Tapi itu sepuhan ya. Bukan emas betulan. Kebetulan kuning, tidak ada permintaan khusus juga dari kerajaan," kata Damayanti.

(Baca: Menteri yang Dibawa Raja Salman Bertambah Jadi 14 Orang)

Selain mikrofon, kursi berwarna emas juga disediakan di sudut kanan panggung untuk para tamu kerajaan seperti menteri-menteri Arab Saudi, pejabat Arab Saudi, hingga pangeran Arab Saudi.

DPR juga memberi pernis pada kursi yang akan diduduki Raja di panggung serta sepasang kursi dan meja yang diletakkan di lobi untuk penyambutan tamu. Kursi tersebut juga dimodifikasi tingginya karena menyesuaikan ukuran tubuh Raja yang tinggi besar.

Karena Raja akan membacakan pidato sambil duduk, sejenis penyangga Al-Quran akan disediakan di meja Raja untuk mempermudahnya membaca teks pidato.

Hal lain adalah pegangan tangan untuk Raja yang dipasang di kamar mandi. Demi kesempurnaan penyambutan Raja Salman, gladi bersih telah digelar bahkan hingga empat kali. Namun tak seluruhnya dihadiri pimpinan DPR.

"Kemarin saja sudah empat kali. Karena dengan harapan Ketua dan Wakil ketua kan enggak mungkin kami suruh-suruh jadi ajudan, nanti kami suruh lihat supaya hari H nanti enggak seliweran," tutur Damayanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com