Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA - Kompas.com

Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA

Kompas.com - 28/02/2017, 15:22 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPD GKR Hemas dalam diskusi refleksi akhir tahun di Aula Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (KGR) Hemas berharap Mahkamah Agung (MA) dapat menerima gugatan uji materi yang diajukannya.

Uji materi tersebut terkait masa jabatan ketua DPD.

Hal ini disampaikan KGR Hemas setelah uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat diterima.

MK menilai, pengaturan masa jabatan Ketua DPD diatur dalam tata tertib, sehingga bukan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.

"Kami berharap sebenarnya Mahkamah Agung yang nanti agar secepatnya berikan keptusannya," kata GKR Hemas, seusai mengikuti sidang putusan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Hemas mengaku sudah lama mengajukan uji materi perihal masa jabatan Ketua DPD ke MA.

(Baca: MK Tolak Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD)

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada putusan dari MA.

"Jadi, saya kira ini kita harus dorong atau MA harus sesegera mungkin berikan keputusan," kata dia.

Kuasa hukum Hemas, Irmanputra Sidin  mengatakan, masa jabatan ketua DPD seharusnya diatur dengan jelas.

Selama ini, masa jabatan diatur dalam tata tertib yang disepakati oleh para anggota.

Hal ini memimbulkan ketidakpastian hukum.

"Ya itulah makanya nasib masa jabatan legislatif nantinya ditentukan oleh keputusan MA, karena kalau terbuka ruang seperti ini masa jabatan itu bisa setahun, sebulan, bahkan bisa lebih masa jabatan keanggotaannya. Nah, kami harap MA segera keluarkan putusan," ujar Irman.

Sebelumnya, KGR Hemas bersama tiga anggota DPD lainnya, yakni Djasarmen Purba, Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua mengajukan uji materi ke MK.

Pada putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima uji materi tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, tidak menemukan adanya persoalan kostitusionalitas dalam pasal-pasal yang diuji, yakni pasal pasal 260 ayat 1, pasal 261 ayat 1 huruf i, dan pasal 300 ayat 2 UU MD3.

Menurut MK, permasalahan yang diajukan empat anggota DPD tersebut pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 tahun diubah menjadi 2 tahun dan enam bulan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan ketua DPD.

Oleh karena itu, MK tidak berwenang mengadili. Sebab, substansi yang dipersoalkan para pemohon adalah substansi yang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib, bukan pada UU MD3 sebagaimana yang diajukan pemohon.


EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

Nasional
Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Megapolitan
Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Nasional
Penembakan di Sebuah Pabrik di AS, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Penembakan di Sebuah Pabrik di AS, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Internasional
[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

Regional
Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

Megapolitan
Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Megapolitan
Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Regional
Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Internasional
Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Megapolitan
Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Regional
Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Megapolitan
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan
Prabowo Bertekad Bangun Pemerintahan yang Tak Ada Koruptornya

Prabowo Bertekad Bangun Pemerintahan yang Tak Ada Koruptornya

Nasional

Close Ads X