Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA - Kompas.com

Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD Ditolak MK, Hemas Berharap ke MA

Kompas.com - 28/02/2017, 15:22 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPD GKR Hemas dalam diskusi refleksi akhir tahun di Aula Museum Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (KGR) Hemas berharap Mahkamah Agung (MA) dapat menerima gugatan uji materi yang diajukannya.

Uji materi tersebut terkait masa jabatan ketua DPD.

Hal ini disampaikan KGR Hemas setelah uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat diterima.

MK menilai, pengaturan masa jabatan Ketua DPD diatur dalam tata tertib, sehingga bukan kewenangan MK untuk melakukan pengujian.

"Kami berharap sebenarnya Mahkamah Agung yang nanti agar secepatnya berikan keptusannya," kata GKR Hemas, seusai mengikuti sidang putusan di MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2017).

Hemas mengaku sudah lama mengajukan uji materi perihal masa jabatan Ketua DPD ke MA.

(Baca: MK Tolak Uji Materi Masa Jabatan Ketua DPD)

Akan tetapi, hingga saat ini belum ada putusan dari MA.

"Jadi, saya kira ini kita harus dorong atau MA harus sesegera mungkin berikan keputusan," kata dia.

Kuasa hukum Hemas, Irmanputra Sidin  mengatakan, masa jabatan ketua DPD seharusnya diatur dengan jelas.

Selama ini, masa jabatan diatur dalam tata tertib yang disepakati oleh para anggota.

Hal ini memimbulkan ketidakpastian hukum.

"Ya itulah makanya nasib masa jabatan legislatif nantinya ditentukan oleh keputusan MA, karena kalau terbuka ruang seperti ini masa jabatan itu bisa setahun, sebulan, bahkan bisa lebih masa jabatan keanggotaannya. Nah, kami harap MA segera keluarkan putusan," ujar Irman.

Sebelumnya, KGR Hemas bersama tiga anggota DPD lainnya, yakni Djasarmen Purba, Anang Prihantoro dan Marhany Victor Poly Pua mengajukan uji materi ke MK.

Pada putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima uji materi tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, tidak menemukan adanya persoalan kostitusionalitas dalam pasal-pasal yang diuji, yakni pasal pasal 260 ayat 1, pasal 261 ayat 1 huruf i, dan pasal 300 ayat 2 UU MD3.

Menurut MK, permasalahan yang diajukan empat anggota DPD tersebut pada dasarnya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan DPD yang semula 5 tahun diubah menjadi 2 tahun dan enam bulan sebagaimana diatur dalam tata tertib pemilihan ketua DPD.

Oleh karena itu, MK tidak berwenang mengadili. Sebab, substansi yang dipersoalkan para pemohon adalah substansi yang diatur dalam Peraturan DPD tentang Tata Tertib, bukan pada UU MD3 sebagaimana yang diajukan pemohon.


EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Nasional
Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Megapolitan
Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Regional
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Megapolitan
12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

Nasional
Close Ads X