Kemendagri Hati-hati Lelang Ulang Blanko E-KTP

Kompas.com - 28/02/2017, 08:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan blanko kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP) terhambat karena gagal lelang. Peserta lelang pada Desember 2016 lalu tidak memenuhi syarat uji teknis.

Sebagai gantinya, usai melakukan perekaman data masyarakat diberikan surat keterangan sementara oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, proses lelang yang diterapkan Kemendagri dilakukan secara ketat.

Saat memulai proses lelang hingga berakhirnya tahapan, setidaknya menghabiskan waktu lima puluh hari.

(Baca: Tertunda, Blanko E-KTP Baru Akan Tersedia Bulan Maret)

"Kemendagri memang sangat hati-hati agar proses sesuai ketentuan, paling lambat akhir maret 2017, Ditjen Dukcapil Kemendagri bertahap untuk distribusi ke daerah-daerah yang kekurangan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (27/2/2017).

Tjahjo menuturkan, pihaknya berusaha agar pelelangan ulang yang dilakukan sejak 16 Februari berjalan dengan baik.

"Pihak Kemendagri juga sudah berkonsultasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah)," ujar Tjahjo.

Mewakili Kemendagri, Tjahjo meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi yang berdampak pada keterlambatan pembuatan e-KTP.

(Baca: Ribuan Warga di Pangkal Pinang Belum Terima E-KTP, Disdukcapil Minta Maaf)

Kehati-hatian, lanjut dia, itu terjadi lantaran pengadaan e-KTP telah masuk dalam proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proyek yang dimulai pada 2012, KPK menaksir adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

"Jadi tender kembali kami perlu cermat, hati-hati dalam proses dan mekanismenya agar jangan sampai menyalahi prosedur," ucap Tjahjo.

Kompas TV Komisi II DPR mempersoalkan transparansi pengusutan kasus temuan pemalsuan KTP elektronik yang baru-baru ini diungkap Ditjen Bea Cukai. Ketua Komisi II DPR meminta masalah ini dijelaskan secara terang benderang sebelum pelaksanaan pilkada serentak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Ditjen Dukcapil memastikan 36 E-KTP dari Kamboja yang dikirim ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta merupakan E-KTP palsu. Sejauh ini, Ditjen Bea Cukai menyebut temuan E-KTP palsu diduga atas motif ekonomi. Menteri Dalam Negeri juga menyatakan temuan E-KTP palsu diduga terkait tindak kejahatan penipuan. Temuan 36 E-KTP dari Kamboja yang dikirim ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta diungkap Bea dan Cukai pada 10 Februari lalu. Data yang tercantum pada fisik E-KTP palsu ini berbeda dengan data di dalam chip E-KTP.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X