Kompas.com - 28/02/2017, 08:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terhambat karena gagal lelang. Peserta lelang pada Desember 2016 lalu tidak memenuhi syarat uji teknis.

Sebagai gantinya, usai melakukan perekaman data masyarakat diberikan surat keterangan sementara oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, proses lelang yang diterapkan Kemendagri dilakukan secara ketat.

Saat memulai proses lelang hingga berakhirnya tahapan, setidaknya menghabiskan waktu lima puluh hari.

(Baca: Tertunda, Blanko E-KTP Baru Akan Tersedia Bulan Maret)

"Kemendagri memang sangat hati-hati agar proses sesuai ketentuan, paling lambat akhir maret 2017, Ditjen Dukcapil Kemendagri bertahap untuk distribusi ke daerah-daerah yang kekurangan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (27/2/2017).

Tjahjo menuturkan, pihaknya berusaha agar pelelangan ulang yang dilakukan sejak 16 Februari berjalan dengan baik.

"Pihak Kemendagri juga sudah berkonsultasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah)," ujar Tjahjo.

Mewakili Kemendagri, Tjahjo meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi yang berdampak pada keterlambatan pembuatan e-KTP.

(Baca: Ribuan Warga di Pangkal Pinang Belum Terima E-KTP, Disdukcapil Minta Maaf)

Kehati-hatian, lanjut dia, itu terjadi lantaran pengadaan e-KTP telah masuk dalam proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proyek yang dimulai pada 2012, KPK menaksir adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

"Jadi tender kembali kami perlu cermat, hati-hati dalam proses dan mekanismenya agar jangan sampai menyalahi prosedur," ucap Tjahjo.

Kompas TV Komisi II DPR mempersoalkan transparansi pengusutan kasus temuan pemalsuan KTP elektronik yang baru-baru ini diungkap Ditjen Bea Cukai. Ketua Komisi II DPR meminta masalah ini dijelaskan secara terang benderang sebelum pelaksanaan pilkada serentak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Ditjen Dukcapil memastikan 36 E-KTP dari Kamboja yang dikirim ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta merupakan E-KTP palsu. Sejauh ini, Ditjen Bea Cukai menyebut temuan E-KTP palsu diduga atas motif ekonomi. Menteri Dalam Negeri juga menyatakan temuan E-KTP palsu diduga terkait tindak kejahatan penipuan. Temuan 36 E-KTP dari Kamboja yang dikirim ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta diungkap Bea dan Cukai pada 10 Februari lalu. Data yang tercantum pada fisik E-KTP palsu ini berbeda dengan data di dalam chip E-KTP.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Panglima TNI: Dharma Pertiwi Turut Berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional

Nasional
Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X