Kemendagri Hati-hati Lelang Ulang Blanko E-KTP

Kompas.com - 28/02/2017, 08:04 WIB
Lutfy Mairizal Putra Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan blanko kartu tanda penduduk elektronik ( e-KTP) terhambat karena gagal lelang. Peserta lelang pada Desember 2016 lalu tidak memenuhi syarat uji teknis.

Sebagai gantinya, usai melakukan perekaman data masyarakat diberikan surat keterangan sementara oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, proses lelang yang diterapkan Kemendagri dilakukan secara ketat.

Saat memulai proses lelang hingga berakhirnya tahapan, setidaknya menghabiskan waktu lima puluh hari.

(Baca: Tertunda, Blanko E-KTP Baru Akan Tersedia Bulan Maret)

"Kemendagri memang sangat hati-hati agar proses sesuai ketentuan, paling lambat akhir maret 2017, Ditjen Dukcapil Kemendagri bertahap untuk distribusi ke daerah-daerah yang kekurangan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (27/2/2017).

Tjahjo menuturkan, pihaknya berusaha agar pelelangan ulang yang dilakukan sejak 16 Februari berjalan dengan baik.

"Pihak Kemendagri juga sudah berkonsultasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah)," ujar Tjahjo.

Mewakili Kemendagri, Tjahjo meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi yang berdampak pada keterlambatan pembuatan e-KTP.

(Baca: Ribuan Warga di Pangkal Pinang Belum Terima E-KTP, Disdukcapil Minta Maaf)

Kehati-hatian, lanjut dia, itu terjadi lantaran pengadaan e-KTP telah masuk dalam proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proyek yang dimulai pada 2012, KPK menaksir adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

"Jadi tender kembali kami perlu cermat, hati-hati dalam proses dan mekanismenya agar jangan sampai menyalahi prosedur," ucap Tjahjo.

Kompas TV Komisi II DPR mempersoalkan transparansi pengusutan kasus temuan pemalsuan KTP elektronik yang baru-baru ini diungkap Ditjen Bea Cukai. Ketua Komisi II DPR meminta masalah ini dijelaskan secara terang benderang sebelum pelaksanaan pilkada serentak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Ditjen Dukcapil memastikan 36 E-KTP dari Kamboja yang dikirim ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta merupakan E-KTP palsu. Sejauh ini, Ditjen Bea Cukai menyebut temuan E-KTP palsu diduga atas motif ekonomi. Menteri Dalam Negeri juga menyatakan temuan E-KTP palsu diduga terkait tindak kejahatan penipuan. Temuan 36 E-KTP dari Kamboja yang dikirim ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta diungkap Bea dan Cukai pada 10 Februari lalu. Data yang tercantum pada fisik E-KTP palsu ini berbeda dengan data di dalam chip E-KTP.

 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi

Close Ads X