Tak Hanya soal Bisnis Tambang, Freeport Dinilai Punya Segudang "Dosa"

Kompas.com - 26/02/2017, 19:58 WIB
Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah. Fabian Januarius KuwadoAktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah menegaskan, permasalahan PT Freeport Indonesia bukan hanya soal status Kontrak Karya (KK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), melainkan juga soal kerusakan lingkungan hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Siti pun meminta wacana yang muncul di media massa saat ini, bukan hanya soal ancaman Freeport akan membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional, namun juga soal bagaimana perusahaan asal Amerika Serikat itu bisa memperbaiki dan memulihkan lingkungan di sekitarnya serta tidak melanggar HAM masyarakat setempat.

"Sebatas bicara arbitrase soal Freeport, menurut saya tidak akan menguntungkan Indonesia. Semua komponen harus memperluas arena pembicaraan Freeport juga bicara kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM. Karena itu lebih besar dari pendapatan triliunan yang diklaim didapatkan oleh Freeport," ujar Siti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (26/2/2017).

Catatan Jatam, terdapat lima sungai di Papua yang dialiri limbah hasil produksi Freeport. Kondisi sungai-sungai tersebut saat ini sudah rusak sehingga masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai itu kesulitan mendapatkan air bersih.

(Baca: Disnakertrans: 1.087 Karyawan Freeport dan Perusahaan Terkait Telah Dirumahkan)

Belum lagi polusi yang dihasilkan akibat pembakaran batu bara per harinya. Bahkan, Siti menyebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan audit terhadap aktivitas pertambangan Freeport. Namun hingga saat ini, publik sulit mengakses hasil audit itu.

"Kementerian Lingkungan Hidup perlu didesak, auditnya mana? Tahun 2015 itu Kementerian Lingkungan hidup menyatakan, sudah 25 tahun loh enggak ada audit Freeport. Loh? Sudah 25 tahun, luar biasa banget perusahaan ini," ujar Siti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, soal ancaman Freeport membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional bukan hanya satu kali ini saja menjadi wacana. 

Selain arbitrase, lanjut Siti, ancaman-ancaman yang muncul setelah pemerintah Indonesia mendesak PT Freeport melaksanakan aturan dan perundangan, antara lain mengancam memutus hubungan kerja ribuan tenaga Indonesia.

(Baca: Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Bersikap)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.