Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2017, 10:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menuturkan, kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada 1 hingga 9 Maret 2017 sangat kental dengan warna investasi.

Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang dari kunjungan tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian Tanah Air.

"Ini tantangan bagi Indonesia apakah kita mampu memanfaatkan peluang investasi ini sekaligus memberikan stimulus bagi ekonomi nasional kita," ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Minggu (27/2/2017).

(baca: Raja Salman Akan Lihat Keberagaman Indonesia di Istiqlal dan Katedral)

Terlebih lagi, kunjungan Raja Salman terbilang spektakuler karena membawa serta rombongan yang jumlahnya mencapai 1.500 orang.

Tujuan investasi Arab Saudi dianggap membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia.

Sebab, Arab Saudi melakukan investasi murni, jarang mensyaratkan penyertaan tenaga kerja dari negara itu sendiri.

"Ini investasi murni yang sangat menguntungkan daripada negara-negara yang menginvestasikan tetapi dengan catatan tenaga kerja harus dari sana," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

(baca: Yang Beda dari Penyambutan Jokowi untuk Raja Arab Saudi...)

Hanya saja, Abdul Kharis menilai, Arab Saudi harus lebih kreatif, mengingat tren harga minyak yang cenderung turun.

"Arab Saudi harus kreatif. Tidak hanya menginvestasikan dengan bentuk minyak. Harus kreatif menginvestasikan dananya," ucap dia.

Terlepas dari keuntungan di bidang investasi, kedatangan Raja Salman juga diharapkan mampu memperbaiki kondisi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, dengan sejumlah permasalahan, seperti pemerkosaan, kekerasan, dan penganiayaan terhadap TKI bisa diminimalisasi.

Namun, di sisi lain, Indonesia juga diimbau mengirimkan TKI dengan kemampuan yang terbaik dan terdidik sehingga saat bekerja tidak menjadi masalah di negeri sana.

"Dengan menguatnya hubungan bilateral ini, kami berharap TKI di Arab Saudi bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik," kata Abdul Kharis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com