Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pupusnya Harapan Kartini Pegunungan Kendeng...

Kompas.com - 26/02/2017, 07:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — "Hidup itu selalu ada gandengannya, antara hitam dan putih, antara senang dan susah. Sekarang ini kita lagi susah karena ada izin baru. Tetapi, suatu saat nanti kita akan senang, ketika kita tetap berjuang dan menang," ujar Gunarti, salah seorang petani perempuan warga Rembang, seperti dituturkan oleh Dhyta Caturani kepada Kompas.com, Jumat (24/2/2017).

Dhyta merupakan salah seorang dari puluhan aktivis hak asasi manusia (HAM) pendamping masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng yang menolak keberadaan pabrik semen.

Menurut dia, warga desa mengaku terkejut lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia.

Harapan mereka seakan pupus ketika mendengar penerbitan izin baru tersebut. Mereka merasa dikalahkan oleh kekuasaan dan terpaksa menerima kenyataan, bahwa perjuangan harus tetap dilanjutkan.

(Baca: Ganjar Putuskan PT Semen Indonesia Boleh Beroperasi Lagi di Rembang)

Dhyta menuturkan, meski pupus harapan, masyarakat Kendeng akan tetap berjuang dengan segala risiko yang menghadang.

Segala daya upaya mereka kerahkan untuk melindungi tanah yang dianggap telah memberi kehidupan.

"Harapan mereka memang seakan pupus, tetapi yang saya tahu mereka akan terus berjuang. Mereka merasa dikalahkan, tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka bertekad untuk terus berjuang," ucap Dhyta.

Protes masyarakat Kendeng telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada Selasa (12/4/2016), sembilan petani perempuan yang kerap disebut "Kartini Pegunungan Kendeng", mendatangi Jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara.

Mereka mengecor kaki mereka sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia.

Sembilan Kartini Pegunungan Kendeng tersebut merupakan para petani yang berasal dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Panas terik matahari tidak menyurutkan niat Sukinah, Murtini, Siyem, Karsupi, Sutini, Surani, Deni Yulianti, Ngadinah, dan Ripambarwati untuk menunggu Presiden Joko Widodo menemui mereka.

Mereka duduk berjajar, lengkap dengan busana kebaya dan topi caping. Kaki mereka dicor semen.

Menurut Joko Prianto, pendamping sembilan Kartini sekaligus petani asal Rembang, aksi pengecoran kaki dengan semen ini merupakan simbol penegasan kepada pemerintah bahwa hadirnya semen di wilayah pertanian pegunungan Kendeng dapat memasung dan merusak sumber kehidupan para petani.

Secercah harapan sempat muncul ketika Presiden Joko Widodo mengundang sembilan Kartini Kendeng untuk berdialog di Istana Negara, Selasa (2/8/2016).

Dari pertemuan itu, pemerintah berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng.

Selama kajian dilakukan, pabrik semen dilarang untuk beroperasi.

Kajian dilakukan di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, hingga pemerintah daerah setempat.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memperkirakan KLHS di wilayah pegunungan kendeng akan memakan waktu selama satu tahun.

Ia memastikan, selama kajian itu, pabrik semen di sana dilarang melakukan eksploitasi tambang.

"Hasil kajian nanti akan jadi rujukan bagi kita semua dalam mengambil keputusan," kata Teten.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com