Kompas.com - 26/02/2017, 07:35 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — "Hidup itu selalu ada gandengannya, antara hitam dan putih, antara senang dan susah. Sekarang ini kita lagi susah karena ada izin baru. Tetapi, suatu saat nanti kita akan senang, ketika kita tetap berjuang dan menang," ujar Gunarti, salah seorang petani perempuan warga Rembang, seperti dituturkan oleh Dhyta Caturani kepada Kompas.com, Jumat (24/2/2017).

Dhyta merupakan salah seorang dari puluhan aktivis hak asasi manusia (HAM) pendamping masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng yang menolak keberadaan pabrik semen.

Menurut dia, warga desa mengaku terkejut lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan baru untuk PT Semen Indonesia.

Harapan mereka seakan pupus ketika mendengar penerbitan izin baru tersebut. Mereka merasa dikalahkan oleh kekuasaan dan terpaksa menerima kenyataan, bahwa perjuangan harus tetap dilanjutkan.

(Baca: Ganjar Putuskan PT Semen Indonesia Boleh Beroperasi Lagi di Rembang)

Dhyta menuturkan, meski pupus harapan, masyarakat Kendeng akan tetap berjuang dengan segala risiko yang menghadang.

Segala daya upaya mereka kerahkan untuk melindungi tanah yang dianggap telah memberi kehidupan.

"Harapan mereka memang seakan pupus, tetapi yang saya tahu mereka akan terus berjuang. Mereka merasa dikalahkan, tetapi mereka tidak patah semangat. Mereka bertekad untuk terus berjuang," ucap Dhyta.

Protes masyarakat Kendeng telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada Selasa (12/4/2016), sembilan petani perempuan yang kerap disebut "Kartini Pegunungan Kendeng", mendatangi Jalan Medan Merdeka Barat, seberang Istana Negara.

Mereka mengecor kaki mereka sebagai bentuk protes terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia.

Sembilan Kartini Pegunungan Kendeng tersebut merupakan para petani yang berasal dari Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan.

Panas terik matahari tidak menyurutkan niat Sukinah, Murtini, Siyem, Karsupi, Sutini, Surani, Deni Yulianti, Ngadinah, dan Ripambarwati untuk menunggu Presiden Joko Widodo menemui mereka.

Mereka duduk berjajar, lengkap dengan busana kebaya dan topi caping. Kaki mereka dicor semen.

Menurut Joko Prianto, pendamping sembilan Kartini sekaligus petani asal Rembang, aksi pengecoran kaki dengan semen ini merupakan simbol penegasan kepada pemerintah bahwa hadirnya semen di wilayah pertanian pegunungan Kendeng dapat memasung dan merusak sumber kehidupan para petani.

Secercah harapan sempat muncul ketika Presiden Joko Widodo mengundang sembilan Kartini Kendeng untuk berdialog di Istana Negara, Selasa (2/8/2016).

Dari pertemuan itu, pemerintah berjanji akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng.

Selama kajian dilakukan, pabrik semen dilarang untuk beroperasi.

Kajian dilakukan di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, hingga pemerintah daerah setempat.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memperkirakan KLHS di wilayah pegunungan kendeng akan memakan waktu selama satu tahun.

Ia memastikan, selama kajian itu, pabrik semen di sana dilarang melakukan eksploitasi tambang.

"Hasil kajian nanti akan jadi rujukan bagi kita semua dalam mengambil keputusan," kata Teten.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

Nasional
93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

Nasional
PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.