Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah RI Dapatkan Akses Kekonsuleran untuk Temui Siti Aisyah

Kompas.com - 25/02/2017, 07:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Sumber ANTARA

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri menyatakan, Pemerintah RI telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang ditahan polisi Diraja Malaysia atas kasus pembunuhan Kim Jong Nam.

Korban adalah kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.  

"Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Menlu Malaysia kepada Menlu RI (Retno LP Marsudi), melalui sambungan telepon pada Jumat (24/2/2017) malam waktu Sydney," kata Direktur Jenderal Perlindungan WNI Muhammad Iqbal, Jumat (24/2/2016) malam, melalui keterangan tertulis.

Menurut Iqbal, akses akan diberikan pada hari ini, Sabtu (25/2/2017) pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Menyusul hal tersebut, Menlu Retno telah memerintahkan KBRI Malaysia untuk menggunakan akses itu sebaik mungkin.

(Baca: Belum Ada Tukar Informasi Kepolisian Malaysia dengan Polri soal Siti Aisyah)

Menurut rencana, Tim Perlindungan WNI bersama pengacara akan segera berkunjung ke Kepolisian Cyberjaya, Sabtu.

"Akses kekonsuleran tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi secara fisik status kewarganegaraan SA, memastikan kondisinya, dan mendapatkan informasi awal dari SA dalam rangka pendampingan hukum lebih lanjut," ujar Iqbal.

Sebelumnya, hingga Kamis (23/2/2017) malam, Menlu Retno masih berupaya agar KBRI Malaysia mendapatkan akses kekonsuleran untuk bertemu Siti Aisyah.

Kepolisian Diraja Malaysia telah merilis bahwa Kim Jong Nam dibunuh dengan menggunakan racun saraf S2 Diisprophylaminoethyl methyphosphonothiolate (VX).

Racun itu dikategorikan sebagai senjata pembunuh massal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

(Baca: Nasib Siti Aisyah Akan Ditentukan Setelah Masa Penahanan Maksimal 21 Hari)

Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka pasca-pembunuhan. Bukti penggunaan racun tersebut diketahui setelah salah seorang tersangka terkena dampak bahan kimia pemusnah massal VX.

Namun, aparat kepolisian Malaysia tak merinci dan menyebut siapa tersangka yang dimaksud.

Kompas TV Sikap pemerintah Korea Utara yang menolak hasil otopsi dan meminta agar jenazah Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un telah menyulut ketegangan diplomatik antara Pyongyang dengan Kuala Lumpur. Kelompok pemuda partai berkuasa Malaysia (UMNO) pun menggelar protes di depan kedutaan Korea Utara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com