PPDI Usulkan Keterangan Disabilitas Tercantum di KTP

Kompas.com - 24/02/2017, 21:24 WIB
Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufron Sakaril di media center KPU, Jakarta, Jumat (24/2/2017) Lutfy Mairizal PutraKetua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufron Sakaril di media center KPU, Jakarta, Jumat (24/2/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Gufron Sakaril mengusulkan agar keterangan disabilitas tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP).

Menurut dia, dengan pencantuman keterangan disabilitas pada KTP akan memudahkan pemerintah mendata jumlah penyandang disabilitas di Indonesia.

Selama ini, kata Gufron, belum ada angka pasti penyandang disabiltas.

Untuk KTP kalau misalnya dari awal dia sudah dideteksi disabilitas itu akan lebih mudah," kata Gufron, di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Gufron menilai, keterangan disabilitas pada KTP juga akan memberikan kemudahan bagi pemerintah.

Tak hanya sekaligus mendata jumlah disabilitas, tetapi juga akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan.

"Kebutuhan setiap disabilitas berbeda. Baik itu fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas lain. Karena memberikan kemudahan kepada disabilitas itu bukan charity," ujar Gufron.

Menurut Gufron, tidak semua fasilitas ramah terhadap disabilitas. 

Ia lantas menceritakan pengalamannya saat bertandang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti rapat dengar pendapat.

Gufron mengatakan, ia harus menempuh jalan memutar untuk sampai ke ruangan panitia khusus Rancangan Undang-undang Pemilu.

"Saya bawa teman pakai kursi roda ke DPR. Mau masuk lantai tiga di pansus susah karena gak ada akses. Akhirnya Teto pakai lift tapi muter, digotong," ucap Gufron.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X