Kompas.com - 24/02/2017, 20:32 WIB
Komisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, akan memperbaiki data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017 putaran kedua.

Di antaranya terkait jumlah DPT pemilih disabilitas. Meski belum ditetapkan secara resmi, DKI Jakarta diprediksi berlangsung dua putaran.

Itu karena suara dari ketiga pasangan calon, tidak ada yang mencapai 50 persen plus satu suara.

"Nanti putaran kedua kami rapikan data. Kan data disabilitas ini sudah kami punyai. Jakarta 5.000 lebih. Lalu dengan data yang baru nanti, yang belum diketahui pastinya," kata Ferry di media center KPU, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Dalam Pilkada DKI Jakarta, terdapat selisih jumlah pemilih disabilitas. Dalam DPT tercatat 5.371 pemilih disabilitas.

(Baca: Ada Masalah pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas di DPT Pilkada 2017)

Namun, usai pemilihan pada Rabu (15/2/2017), pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih mencapai 10.229. Bahkan usai pencoblosan, KPU mendata pemilih disabilitas mencapai 10.256 orang.

Ferry menilai, terdapat banyak faktor dari perbedaan jumlah pemilih tersebut. Namun, menurutnya perbedaan itu menunjukkan keterlibatan pemilih disabilitas dalam pesta demokrasi.

Menurut Ferry, identifikasi pemilih disabilitas akan mempermudah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Misalnya, dalam pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

"Kalau yang pakai kursi roda TPS harus accessible untuk datang, masuk, dan mencoblos. Kalau tuna rungu harus ada interpteter. Lalu, terkait braille template yang membantu tuna netra," ucap Ferry.

Untuk itu mencapai hal itu, lanjut Ferry, KPU akan mengadakan bimbingan teknis. Pemilih disabilitas akan mendapatkan prioritas.

"Dikasih kesempatan lebih awal untuk memilih supaya mereka gak ngantre lama. SOP-nya dikasih tahu ke KPPS. Misalnya dua orang dilatih untuk akomodasi pemilih disabel sesuai ketunaan," ujar Ferry.

Kompas TV Terkait Pilkada DKI Jakarta dari berbagai aduan terkait penyelenggaraan pilkada Jakarta 15 februari lalu, KPU DKI Jakarta telah melakukan evaluasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Nasional
Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Nasional
Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Nasional
Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Nasional
Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Nasional
Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit

Nasional
58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

58 Bandar Narkoba dan Napi Pembunuhan Ditempatkan di Lapas High Risk Nusakambangan

Nasional
Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Pengambilalihan Kendali Udara di Natuna Disebut Punya 3 Substansi

Nasional
Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Mengenal Mobil Unimog yang Fotonya Viral dalam Media Sosial AHY...

Nasional
FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

FIR Jakarta Akan Melingkupi Seluruh Wilayah Teritorial Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.