KPU Akan Perbaiki DPT Pemilih Disabilitas Pilkada 2017 Putaran Kedua

Kompas.com - 24/02/2017, 20:32 WIB
Komisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, akan memperbaiki data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017 putaran kedua.

Di antaranya terkait jumlah DPT pemilih disabilitas. Meski belum ditetapkan secara resmi, DKI Jakarta diprediksi berlangsung dua putaran.

Itu karena suara dari ketiga pasangan calon, tidak ada yang mencapai 50 persen plus satu suara.

"Nanti putaran kedua kami rapikan data. Kan data disabilitas ini sudah kami punyai. Jakarta 5.000 lebih. Lalu dengan data yang baru nanti, yang belum diketahui pastinya," kata Ferry di media center KPU, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Dalam Pilkada DKI Jakarta, terdapat selisih jumlah pemilih disabilitas. Dalam DPT tercatat 5.371 pemilih disabilitas.

(Baca: Ada Masalah pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas di DPT Pilkada 2017)

Namun, usai pemilihan pada Rabu (15/2/2017), pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih mencapai 10.229. Bahkan usai pencoblosan, KPU mendata pemilih disabilitas mencapai 10.256 orang.

Ferry menilai, terdapat banyak faktor dari perbedaan jumlah pemilih tersebut. Namun, menurutnya perbedaan itu menunjukkan keterlibatan pemilih disabilitas dalam pesta demokrasi.

Menurut Ferry, identifikasi pemilih disabilitas akan mempermudah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Misalnya, dalam pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

"Kalau yang pakai kursi roda TPS harus accessible untuk datang, masuk, dan mencoblos. Kalau tuna rungu harus ada interpteter. Lalu, terkait braille template yang membantu tuna netra," ucap Ferry.

Untuk itu mencapai hal itu, lanjut Ferry, KPU akan mengadakan bimbingan teknis. Pemilih disabilitas akan mendapatkan prioritas.

"Dikasih kesempatan lebih awal untuk memilih supaya mereka gak ngantre lama. SOP-nya dikasih tahu ke KPPS. Misalnya dua orang dilatih untuk akomodasi pemilih disabel sesuai ketunaan," ujar Ferry.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Peluang PKS Jadi 'Leader' Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Nasional
Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X