Kompas.com - 24/02/2017, 20:32 WIB
Komisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi -Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (18/1/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, akan memperbaiki data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2017 putaran kedua.

Di antaranya terkait jumlah DPT pemilih disabilitas. Meski belum ditetapkan secara resmi, DKI Jakarta diprediksi berlangsung dua putaran.

Itu karena suara dari ketiga pasangan calon, tidak ada yang mencapai 50 persen plus satu suara.

"Nanti putaran kedua kami rapikan data. Kan data disabilitas ini sudah kami punyai. Jakarta 5.000 lebih. Lalu dengan data yang baru nanti, yang belum diketahui pastinya," kata Ferry di media center KPU, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Dalam Pilkada DKI Jakarta, terdapat selisih jumlah pemilih disabilitas. Dalam DPT tercatat 5.371 pemilih disabilitas.

(Baca: Ada Masalah pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas di DPT Pilkada 2017)

Namun, usai pemilihan pada Rabu (15/2/2017), pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih mencapai 10.229. Bahkan usai pencoblosan, KPU mendata pemilih disabilitas mencapai 10.256 orang.

Ferry menilai, terdapat banyak faktor dari perbedaan jumlah pemilih tersebut. Namun, menurutnya perbedaan itu menunjukkan keterlibatan pemilih disabilitas dalam pesta demokrasi.

Menurut Ferry, identifikasi pemilih disabilitas akan mempermudah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Misalnya, dalam pembuatan tempat pemungutan suara (TPS).

"Kalau yang pakai kursi roda TPS harus accessible untuk datang, masuk, dan mencoblos. Kalau tuna rungu harus ada interpteter. Lalu, terkait braille template yang membantu tuna netra," ucap Ferry.

Untuk itu mencapai hal itu, lanjut Ferry, KPU akan mengadakan bimbingan teknis. Pemilih disabilitas akan mendapatkan prioritas.

"Dikasih kesempatan lebih awal untuk memilih supaya mereka gak ngantre lama. SOP-nya dikasih tahu ke KPPS. Misalnya dua orang dilatih untuk akomodasi pemilih disabel sesuai ketunaan," ujar Ferry.

Kompas TV Terkait Pilkada DKI Jakarta dari berbagai aduan terkait penyelenggaraan pilkada Jakarta 15 februari lalu, KPU DKI Jakarta telah melakukan evaluasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.