Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Semua Rombongan Raja Salman Dijamu di Istana Bogor, Kenapa?

Kompas.com - 23/02/2017, 19:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia membawa serta rombongan dalam jumlah besar.

Total ada 1.500 orang yang akan dibawa Raja Salman dalam rombongannya.

Meski demikian, tidak seluruh anggota rombongan akan dijamu di Istana Bogor, Jawa Barat.

"Tidak seluruhnya ke Istana Bogor. Lagipula, tidak mungkin juga 1.500 itu masuk Istana semuanya," ujar Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala kepada Kompas.com, Kamis (23/2/2017).

Selain Raja Salman, acara kenegaraan berupa pertemuan bilateral di Istana Bogor hanya mengikutsertakan 35 orang delegasi resmi dan 50 orang perangkat delegasi.

Delegasi resmi itu terdiri dari 10 orang menteri dan 25 orang pangeran.

(Baca: Libur ke Bali, Raja Salman Tetap Dapat Fasilitas Pengamanan Protokol)

Sementara, perangkat delegasi, yakni mulai dari aparat keamanan, penerjemah hingga sekretaris atau ajudan.

"Untuk angka rombongan 1.500, angka 35 delegasi dan 50 perangkat itu saja sudah sangat pas," ujar Djumala.

Lantas, ke mana sisa rombongan Raja yang tidak ikut serta dalam pertemuan bilateral?

"Rombongan sisanya diurus oleh masing-masing kementerian kita yang akan menjalin kerja sama dengan mereka," ujar Djumala.

Djumala yakin persiapan untuk menyambut kunjungan kenegaraan Raja Salman hampir rampung.

Ia berharap acara penyambutan hingga pertemuan bilateral berjalan sukses.

Setelah 47 tahun, Raja Arab Saudi akhirnya melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Kunjungan kenegaraan berlangsung mulai dari tanggal 1 hingga 4 Maret 2017. Setelah itu, Raja Salman dan rombongan akan berlibur ke Bali dari tanggal 4 hingga 9 Maret 2017.

Topik yang akan dibahas dalam pertemuan kenegaraan itu sendiri, antara lain penambahan kuota jemaah haji, peningkatan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia hingga perlindungan warga negara Indonesia yang bermukim di Arab.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com