Kompas.com - 23/02/2017, 19:22 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat untuk membicarakan rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

Menurut Wiranto, pemerintah perlu menerima masukan dari sejumlah tokoh sebelum menetapkan konsep pembentukan DKN.

"Ya tadi kan kami bicarakan dengan tokoh-tokoh yang punya kharisma, dikenal publik punya kearifan yang cukup tinggi. Saya harus bicara dengan mereka dulu nanti, dari sana kemudian memastikan kapan segera dibentuk," ujar Wiranto usai pertemuan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2017).

(Baca: Datangi Istana, Kontras Protes Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional)

Dalam kesempatan itu Wiranto kembali menegaskan bahwa pembentukan DKN tidak ditujukan untuk menggantikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

DKN, sambung dia, difokuskan untuk menyelesaikan konflik horizontal yang kian marak di tengah masyarakat. Wiranto berjanji bakal menjelaskan DKN secara menyeluruh.  

"Yang pasti tidak seperti yang dituduhkan beberapa teman-teman dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) seakan DKN dibentuk khusus untuk melindungi kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul diarahkan untuk menyelesaikan konflik horizontal yang saat ini terjadi," ucap wiranto.

(Baca: Dewan Kerukunan Nasional Dinilai Bisa Cegah Konflik Sosial)

Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh dari berbagai organisasi keagamaan, antara lain Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar F. Mas'udi dan tokoh agama Katolik Franz Magnis Suseno.

Selain itu hadir pula mantan Menteri Kehakiman Muladi.

Franz Magnis Suseno menyambut baik rencana pemerintah tersebut jika benar-benar ditujukan untuk mengatasi konflik horizontal di masyarakat.

"Saya setuju jika DKN dibentuk untuk mengatasi konflik horizontal. Tapi saya tidak setuju jika digunakan untuk menyelesaikan kasus HAM. Dari pertemuan tadi saya tidak melihat ada arah ke situ (menyelesaikan kasus HAM)," ucapnya.

Rencana pembentukan DKN sempat ditentang oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang penegakan HAM.

Mereka khawatir DKN akan digunakan sebagai mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non-yudisial.

(Baca: Kontras Sebut Wiranto Plinplan Soal Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional)

Pasalnya Wiranto pernah menyebut salah satu tujuan pembentukan DKN adalah menggantikan peran KKR dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu melalui jalur non yudisial pada awal Januari 2017 lalu.

Pernyataan tersebut kemudian diralat oleh Wiranto. Saat ini Wiranto telah menyiapkan 11 nama dari kalangan tokoh masyarakat dan agama untuk menjadi anggota DKN. 

Ke-11 nama tersebut akan diajukan ke Presiden Joko Widodo untuk disetujui melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dan pembentukan DKN melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Nasional
3 Polisi Tersangka 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

3 Polisi Tersangka "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

Nasional
Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Nasional
Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Nasional
Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Nasional
YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

Nasional
Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Nasional
Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Nasional
Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Nasional
Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Nasional
Wapres: Krisis Jadi 'Awan Gelap' yang Selimuti Semua Negara

Wapres: Krisis Jadi "Awan Gelap" yang Selimuti Semua Negara

Nasional
Menyambut Anak-anak di Lapangan Hijau

Menyambut Anak-anak di Lapangan Hijau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.