Kompas.com - 23/02/2017, 14:49 WIB
Bambang Hendarso Danuri Kompas/Agus Susanto Bambang Hendarso Danuri
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menganggap rencana mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri untuk menanggapi kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar tidak tepat.

Menurut dia, tak etis bila Bambang dan tim penyidik yang pernah menangani langsung kasus Antasari untuk menjelaskan seluk-beluk kasus tersebut. Terlebih lagi, Bambang sudah pensiun.

"Penjelasan kepada pers yang hendak dilakukan oleh BHD meskipun memiliki tujuan baik, tetapi hal itu selain tidak etis, juga akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita," ujar Petrus melalui keterangan tertulis, Kamis (23/2/2017).

Petrus mengatakan, tak pantas jika Bambang membuka aib institusi ataupun bawahannya untuk sekadar membela diri. Pernyataan Bambang nanti dikhawatirkan memengaruhi proses penyelidikan laporan Antasari.

(Baca: Penyidik Tidak Lengkap, Pernyataan Mantan Kapolri soal Antasari Ditunda)

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, Antasari melaporkan anggota Polri yang saat itu menangani kasusnya. Menurut Petrus, akan lebih etis jika Tito atau Divisi Humas Polri yang menyampaikannya kepada publik.

"Jadi Bambang memberi tahu dulu kepada Kapolri, kemudian baru diteruskan ke publik. Karena fungsi dan tanggung jawabnya mengemban tugas untuk menyampaikan informasi publik melalui media masa," kata Petrus.

Petrus mengatakan, jika Bambang ingin menjelaskan soal kasus Antasari, sebaiknya dilakukan saat dimintai keterangannya oleh penyelidik. Menurut Petrus, tak tertutup kemungkinan Bambang juga akan dimintai keterangan dalam proses ini.

"Kami meminta agar apa yang hendak disampaikan oleh BHD dan kawan-kawan terkait penanganan perkara Antasari Ashar dilakukan melalui dan oleh saluran resmi, yaitu Kepala Divisi Humas Mabes Polri atau secara langsung oleh Kapolri setelah BHD di-BAP sehubungan dengan laporan polisi Antasari Azhar," kata Petrus.

(Baca: Kapolri: Antasari ke Mabes Laporkan Anggota Polri, Bukan SBY)

Sedianya, Bambang akan mengeluarkan pernyataannya soal Antasari pada Kamis pagi di kantor PP Polri. Namun, jadwal tersebut diundur karena menunggu formasi tim yang pernah menyidik kasus Antasari lengkap.

Diketahui, Bambang menjabat Kapolri pada Oktober 2008 hingga Oktober 2010. Antasari divonis hukuman penjara karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen pada 11 Februari 2010 lalu.

Sebelumnya, Tito menegaskan, hal yang dilaporkan Antasari bukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tetapi anggota Polri. Antasari merasa sejumlah anggota Polri melakukan pembiaran dan seolah melakukan rekayasa atau menghilangkan barang bukti kasus.

"Yang bersangkutan datang ke Mabes Polri justru melaporkan anggota Polri, termasuk Pak Kapolda Metro," kata Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X