Kompas.com - 23/02/2017, 07:12 WIB
Umat Islam melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Kakbah di Masjidil Haram, kota suci Mekah, Saudi Arabia. Tawaf dilakukan sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. AP PHOTO / MOSAAB ELSHAMYUmat Islam melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Kakbah di Masjidil Haram, kota suci Mekah, Saudi Arabia. Tawaf dilakukan sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama memberlakukan aturan baru terkait distribusi kuota haji pada tahun 2017. Provinsi lain yang masih berada dalam satu embarkasi dapat menggunakan kuota provinsi lain yang tidak terserap sepenuhnya.

Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M yang ditandatangani 9 Februari lalu.

Diktum keenam KMA ini berisi aturan bahwa, "Apabila terdapat provinsi yang tidak memenuhi kuota haji reguler pada saat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, maka sisa kuota provinsi yang bersangkutan dapat diberikan kepada provinsi lain dalam satu embarkasi".

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori mengatakan, kebijakan itu berfungsi untuk mengoptimalkan serapan kuota haji. Dengan begitu, ia berharap tidak ada kuota haji yang tersisa.

"Semangatnya untuk menghabiskan kuota. Harapannya semua kuota terserap," kata Ahda dalam keterangan tertulis Kementerian Agama, Rabu (22/2/2017).

Ahda menuturkan, kosongnya kuota dalam suatu provinsi disebabkan oleh batalnya keberangkatan dengan berbagai sebab. Kuota itu, lanjut dia, tidak bisa diisi oleh provinsi yang bersangkutan menjelang keberangkatan.

Sisa kuota tersebut dapat dimanfaatkan oleh provinsi lain bila masih memungkinkan untuk proses visa.

"Misalnya dari Provinsi Papua, yang berangkat dari embarkasi Makassar. Saat kloternya sudah berangkat semua, ternyata masih ada kuota yang tidak terisi karena di akhir keberangkatan berhalangan berangkat. Jika saat itu masih ada kesempatan mem-visa, maka itu bisa dimanfaatkan provinsi lain yang masih satu embarkasi," ujar Ahda.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasubdit Pendaftaran Noer Aliya Fitra. Noer mengatakan, meski kuota haji sudah terserap dan pembayaran dilunasi, pembatalan terjadi menjelang keberangkatan.

"Dalam rangka mengisi kekosongan, kuota tersebut bisa digantikan oleh provinsi lain yang siap dan dalam satu embarkasi," ucap dia.

Untuk pemberangkatan haji pada 2017, Indonesia memiliki 13 embarkasi. Berikut adalah daerah embarkasi yang mengakomodasi 34 provinsi.
1. Embarkasi Aceh (BTJ) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Aceh
2. Embarkasi Medan (MES) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Sumatera Utara
3. Embarkasi Batam (BTH) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Jambi
4. Embarkasi Padang (PDG) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu
5. Embarkasi Palembang (PLM) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung
6. Embarkasi Jakarta (JKG) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Lampung, Banten, dan DKI Jakarta
7. Embarkasi Jakarta (JKS) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Jawa Barat
8. Embarkasi Solo (SOC) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Jawa Tengah
9. Embarkasi Surabaya (SUB) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur
10. Embarkasi Lombok (LOP) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat
11. Embarkasi Banjarmasin (BDJ) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
12. Embarkasi Balikpapan (BPN) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah
13. Embarkasi Ujung Pandang (UPG) untuk pemberangkatan jemaah dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X