"Pemerintah Harus Didukung, kalau Perlu Freeport Angkat Kaki dari RI" - Kompas.com

"Pemerintah Harus Didukung, kalau Perlu Freeport Angkat Kaki dari RI"

Kompas.com - 22/02/2017, 18:58 WIB
KOMPAS/AGUS SUSANTO Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai bahwa upaya pemerintah terkait pelepasan status Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus didukung.

Menurut Gufron, jika langkah tersebut untuk meningkatkan sharing profit dan kuasa penuh pemerintah atas pengelolaan kekayaan alam, tidak ada alasan untuk berunding dengan pihak Freeport.

"Langkah pemerintah untuk mendapat sharing yang lebih besar dari porsi sekarang itu harus didukung. Harus diperjuangkan secara serius karena itu menyangkut pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat. Kalau perlu, Freeport angkat kaki dari Indonesia," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/2/2017).

Gufron menuturkan, selama ini, pemerintah terkesan terlalu memberikan kelonggaran pengelolaan sumber daya alam kepada pihak asing dan menuruti kemauan korporasi.

Sementara itu, lanjut Gufron, Freeport dinilai memiliki posisi di luar kontrol negara. Dengan demikian, Gufron berharap perubahan status Kontrak Karya mampu memberikan akses terhadap masyarakat Papua untuk menikmati hasil pengelolaan SDA yang dikeruk dari tanahnya sendiri.

(Baca: Jonan: Freeport Ini, Bayar Rp 8 Triliun Saja Rewel Banget)

"Korporasi harus dikontrol dan tidak boleh otonom dengan tujuan agar pengelolaan dan penikmatan hasilnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini amanat konstitusi negara," kata Gufron.

"Pemerintah harus bersikap dan membuat langkah tegas terhadap Freeport, yang paling utama rakyat Papua harus yang paling utama bisa menikmati kekayaan alamnya sendiri," ujarnya.

Selain itu, lanjut Gufron, keberadaan Freeport selama ini tidak bisa dilepaskan dari dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua, terutama hak atas lingkungan hidup yang layak.

Berdasarkan pemantauan Imparsial, keberadaan Freeport tidak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sementara itu, selama puluhan tahun, Freeport mengeruk emas dan SDA lain hingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit ditangani.

(Baca: Gubernur Papua Dukung Pemerintah Indonesia Kuasai Saham Freeport)

"Keberadaan Freeport juga selama ini tidak lepas dari persoalan HAM, kekerasan, pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya yang terjadi di sekitar wilayah Freeport beroperasi. Eksploitasi besar-besaran kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang," ucapnya.

Saling ancam

Sebelumnya, Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson, secara tegas menyatakan sikapnya untuk tidak mengubah status kontraknya dari KK menjadi IUPK seperti yang diminta oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan implementasi dari PP Nomor 1 Tahun 2017.

Pasalnya, peraturan tersebut dinilai Adkerson sangat mengganggu kelangsungan bisnis Freeport Indonesia, mengingat konsentrat yang dihasilkan tidak bisa diekspor dan pada akhirnya mengancam kelangsungan para pekerjanya.

Persoalan Freeport berawal dari ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terdapat enam poin dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 yang dinilai Adkerson memberatkan Freeport Indonesia.

Enam poin tersebut ialah pertama, terkait perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51 persen secara bertahap.

Kedua, terkait perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK), paling cepat lima tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha.

Ketiga, terkait pemerintah yang mengatur tentang harga patokan penjualan mineral dan batubara.

Keempat, pemerintah yang mewajibkan pemegang kontrak karya untuk mengubah izinnya menjadi rezim perizinan pertambangan khusus operasi produksi.

Kelima, terkait penghapusan ketentuan bahwa pemegang KK yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Keenam, terkait pengaturan lebih lanjut tata cara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam. 

Richard Adkerson berencana membawa permasalahan ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (arbitrase) jika tak kunjung menemui kata sepakat.
 
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pengajuan arbitrase bukan hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Mantan Menteri Perhubungan ini menegaskan, pemerintah pun bisa mengajukan kasus ini ke arbitrase.
Kompas TV PT Freeport dan pemerintah bersitegang. Hal ini terkait penolakan PT Freeport Indonesia terkait perizinan yang diusulkan pemerintah.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi

Komentar

Terkini Lainnya

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Internasional
Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Internasional
PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

Nasional
Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Nasional
Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Internasional
ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

Nasional
Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Megapolitan
Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Megapolitan
PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

Internasional
Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Megapolitan
Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Megapolitan
Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Megapolitan
Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek 'Online' soal Kenaikan Tarif

Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek "Online" soal Kenaikan Tarif

Megapolitan
Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Megapolitan
Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Megapolitan

Close Ads X