Kompas.com - 22/02/2017, 18:01 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang akan mengatur mengenai pertukaran informasi keuangan dan perpajakan.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Rabu (22/2/2017) sore ini.

"Kita akan susun regulasinya, soal bagaimana pertukaran informasi otomatis bisa terlaksana segera, besok kami rapat," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly usai ratas.

Yasonna mengatakan, peraturan harus dibuat dalam bentuk perppu karena pemerintah memerlukan aturan ini sesegera mungkin.

Apabila menunggu revisi Undang-undang, kata Yasonna, akan memakan waktu yang terlalu lama.

Apalagi, undang-undang yang harus direvisi cukup banyak, mulai dari UU Perbankan, UU Ketentuan Umum Perpajakan, dan UU Pajak Penghasilan.

"Mana sekarang DPR sudah mau reses. Jadi ada pikiran buat perppu karena ini penting," ucap Yasonna.

Yasonna mengatakan, Perppu ini nantinya akan mengatur agar Indonesia bisa melakukan pertukaran informasi keuangan dan perpajakan dengan banyak negara lain.

"Karena kalau tidak kita bisa jadi satu-satunya negara dari 20 negara G 20 yang tidak melakukan itu. Padahal orang asing, informasi perbankannya menurut peraturan OJK kan harus terbuka," ucap Yasonna.

Sebelumnya, Jokowi secara khusus meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Yasonna untuk mempersiapkan regulasi terkait automatic exchange of information atau pertukaran informasi di bidang jasa keuangan dan perpajakan. 

(Baca: Ini Instruksi Jokowi Hadapi Pertukaran Informasi Pajak dan Keuangan Dunia)

Sejumlah negara akan menerapkan pertukaran informasi di bidang jasa keuangan dan perpajakan pada September 2018. 

"Saya minta Menteri Keuangan Menteri Hukum dan HAM segera menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi pelaksanaan sistem pertukaran informasi otomatis ini," ujar Jokowi. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kabareskrim Anggap Diagram Konsorsium 303 Sambo Tidak Dibikin Orang Sembarangan

Eks Kabareskrim Anggap Diagram Konsorsium 303 Sambo Tidak Dibikin Orang Sembarangan

Nasional
Tanggal 7 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
UPDATE 5 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,22 Persen

UPDATE 5 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,22 Persen

Nasional
Kedekatan Prabowo dan Megawati, Peran Ketum PDI-P di Balik Keputusan Gerindra Masuk Kabinet

Kedekatan Prabowo dan Megawati, Peran Ketum PDI-P di Balik Keputusan Gerindra Masuk Kabinet

Nasional
Wakili Jokowi, Ma'ruf Amin Akan Hadiri KTT COP27 di Mesir

Wakili Jokowi, Ma'ruf Amin Akan Hadiri KTT COP27 di Mesir

Nasional
Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Soroti Isu Lingkungan di P20, Puan: Industri Harus Pulihkan Alam

Nasional
KemenPPPA  Dampingi Korban Pencabulan di Pesantren Muaro Jambi hingga Pulih

KemenPPPA Dampingi Korban Pencabulan di Pesantren Muaro Jambi hingga Pulih

Nasional
Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Alasan Nasdem Tak Usung Ganjar Sebagai Capres: Tidak Ada Kejelasan Kapan Memutuskan

Nasional
Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Nasional
Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Nasional
Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Nasional
Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.