Bestari: Boikot Sejumlah Anggota Dewan Boleh Diabaikan

Kompas.com - 22/02/2017, 14:26 WIB
Juru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaJuru bicara pasangan Ahok-Djarot yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Bestari Barus, mengatakan, tidak ada aturan boikot dalam tata tertib DPRD DKI. Sehingga, aksi boikot yang dilakukan sejumlah fraksi tidak mewakili lembaga DPRD secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kata Bestari, aksi tersebut boleh diabaikan oleh anggota Dewan lain yang tidak setuju.

"Boikot dan segalanya itu tidak ada dalam tata tertib. Jadi kalau pernyataannya hanya sepihak begitu, ya tidak bisa diikuti," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (22/2/2017).

Bestari mengatakan, langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk mengomunikasikan hal ini dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sudah tepat. Bestari menegaskan tidak semua anggota Dewan harus mengikuti aksi boikot itu.

"Jadi sudah benar itu yang disampaikan pak Djarot. Itu boikot diabaikan saja karena memang tidak ada di Dewan soal aksi-aksi begitu," ujar Bestari. Salah

satu pekerjaan yang terhambat akibat boikot ini adalah pembahasan rancangan peraturan daerah. Adapun, kata Bestari, saat ini DPRD DKI memiliki target untuk menyelesaikan 32 raperda tahun ini.

Sebelumnya, Djarot mengimbau agar semua fraksi di DPRD DKI Jakarta tetap rapat bersama SKPD. Sebab, ada beberapa raperda yang telah diajukan oleh eksekutif dan harus dibahas.

Djarot pun akan menindaklanjuti hal ini dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

"Nanti kami akan komunikasi sama Ketua DPRD Pak Pras untuk undang rapat. Enggak apa-apa kan undang rapat? Perkara (parpol) datang enggak datang di dalam rapat komisi itu, kami serahkan kepada mereka," kata Djarot.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X