Ke Indonesia, Rombongan Raja Arab Akan Naik 6 Boeing dan 1 Hercules

Kompas.com - 22/02/2017, 11:01 WIB
Raja Arab Saudi, Salman, mengeluarkan dekrit pemecatan Menteri Air dan Listrik Abdullah al-Hussayen. AFP/Yasser al-ZayyatRaja Arab Saudi, Salman, mengeluarkan dekrit pemecatan Menteri Air dan Listrik Abdullah al-Hussayen.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh unit pesawat yang mengangkut Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud beserta rombongan akan tiba di Jakarta pada 1 Maret 2017.

"Rombongan Raja Arab Saudi itu akan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma," ujar Ida Bagus Ketut Juliadnyana, Corporate Communication Department Head Angkasa Pura I, kepada Kompas.com, Rabu (22/2/2017).

Tujuh pesawat berukuran wide body itu terdiri dari dua unit Boeing 777, satu unit Boeing 747 SP, satu unit Boeing 747-300, satu unit Boeing 747-400, satu unit Boeing 757, dan satu unit pesawat Hercules.

(Baca: Ke Indonesia, Raja Arab Saudi Akan Bawa 1.500 Orang)

Direncanakan, Raja Salman dan rombongan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu Presiden Joko Widodo.

Raja Salman dijadwalkan berada di Jakarta dari tanggal kedatangan hingga tanggal 4 Maret 2017.

Selama itu, ketujuh pesawat akan diparkir di Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Pada tanggal 4 Maret 2017, Raja Salman bertolak ke Bali untuk berlibur hingga tanggal 9 Maret 2017.

(Baca: Usai Bertemu Jokowi, Raja Arab Saudi Akan Bawa Rombongan 1.500 Orang Berlibur di Bali)

Pesawat Raja Salman akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X