Ganjar Dinilai Salah Tafsirkan Putusan MA Terkait Pabrik Semen di Rembang - Kompas.com

Ganjar Dinilai Salah Tafsirkan Putusan MA Terkait Pabrik Semen di Rembang

Kompas.com - 21/02/2017, 20:34 WIB
Fachri Fachrudin Moderator, Ahli Hukum Lingkungan UI Andri Wibisana, Peneliti School of Democratic Economics (SDE) Hendro Sangkoyo, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, Peneliti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma Mary Herwati, dan Ahli Hukum Lingkungan UGM Harry Supriyono dalam diskusi bertajuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo salah menafsirkan putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) terkait izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati menilai, putusan MA adalah membatalkan izin pembangunan pabrik, bukan memberikan peluang baru pembangunan pabrik.

Peluang baru itu dilakukan dengan cara menyempurnakan dokumen adendum analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL).

"Gubernur telah melakukan tindakan sewenang-wenang, gubernur telah melakukan pembangunan hukum dan melanggar konstitusi. Ia memerintahkan penyusunan adendum amdal," kata Rakhma, dalam diskusi 'Kebijakan Gubernur Ganjar Meneruskan Pembangunan Pabrik Semen: Melawan Hukum?', di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).

"Jelas amar putusan MA membatalkan, bukan merevisi atau memperbaiki," tambah dia.

Menurut Rakhma, Pembangunan pabrik semen di Rembang merusak lingkungan yang akan mengancam kehidupan masyarakat setempat.

Di sisi lain, Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa negara harus melindungi setiap warganya.

Oleh karena itu, sikap yang ditunjukkan Ganjar dinilai bertentangan dengan konstitusi.

"Merupakan bentuk pengabaian dan perlindungan kepastian hukum, dan Gubernur juga melakukan tindakan sewenang-wenang," kata Rakhma.

Selain itu, lanjut Rakhma, Ganjar juga diangga[ melanggar Pasal 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Di mana badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melakukan tindakan sewenang-wenang apabila tindakananya bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Rakhma.

Sebelumnya, pada sidang peninjauan kembali, Oktober 2016, MA memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.

Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan.

Namun, Ganjar kemudian mengeluarkan keputusan baru nomor 660.1/30/2016 tentang izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia.

Keputusan tersebut sekaligus memberikan izin penambangan kepada PT Semen Indonesia yang pada putusan lama tertulis PT Semen Gresik tahun 2012.

Pada 16 Januari 2017, Ganjar kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/4 Tahun 2017.

SK tersebut otomatis mencabut SK Gubernur nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia.

Ganjar sendiri mengaku telah mencabut izin sesuai perintah hakim agung dalam putusan peninjauan kembali nomor 99 PK/TUN/2016.

Menurut dia, pencabutan izin lingkungan telah mempertimbangkan banyak hal, termasuk saran dari tim kajian hukum, serta komisi Amdal.

Berdasarkan salinan putusan PK, kata dia, perlu diatur tata cara penambangan, melindungi sistem akuiver, penyediaan air bersih, serta air untuk irigasi pertanian.


EditorInggried Dwi Wedhaswary

Close Ads X