Kompas.com - 21/02/2017, 18:23 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di acara HUT PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di acara HUT PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai tak wajar persentase golput di Pilkada DKI putaran pertama.

Menurut Hasto, semestinya jumlah golput tak mencapai 22 persen sebab berdasarkan data internal PDI-P, antusiasme warga Jakarta terhadap Pilkada DKI sangat tinggi.

"Kami melihat golput 22 persen punya makna dua yakni 10 persen golput sisanya aspek teknis. Kami berpegang pada amanat konstitusi, harus dijamin hak konstitusional, dan tidak boleh tak dipenuhi hanya dengan masalah teknis administrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2017).

(Baca: Golput 22,9 Persen, Golkar Sebut Ahok Berperan Gerakkan Pemilih)

Karena itu, Hasto menyatakan, PDI-P akan mengadvokasi mereka yang tak mendapatkan hak pilihnya di putaran pertama.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia telah menginstruksikan jajaran pengurus PDI-P di Jakarta untuk menyampaikan protes dan melaporkannya ke Badan Pengawad Pemilu (Bawaslu).

Ia menambahkan, penyelenggara pilkada lebih terpaku pada hal teknis ketimbang melayani masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

(Baca: Pemilih Terpaksa Golput Tuntut Jaminan)

"Saya telah bicara langsung melalui telepon kepada Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) karena soal penanggungjawab pilkada tentu saja pemerintah yang ada di Kemendagri yang harus memperbaiki," ucap Mega.

Kompas TV Terkait Pilkada DKI Jakarta dari berbagai aduan terkait penyelenggaraan pilkada Jakarta 15 februari lalu, KPU DKI Jakarta telah melakukan evaluasi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.