Bitung Pintu Utara Negeri

KOMPAS - Dua hari setelah merayakan perayaan satu tahun pemerintahannya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey terbang dari Manado, Sulut, ke Jakarta, Selasa (14/2). Ia langsung ke Istana Kepresidenan mengikuti rapat terbatas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Sulawesi Utara.

Dalam sidang yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Olly duduk di sebelah kiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan di depannya duduk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Puan juga baru saja berkunjung ke Sulut menghadiri perayaan ulang tahun pemerintahan Provinsi Sulut di bawah Olly dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj juga hadir.

Di Sulut, Puan bersama Olly dan Ketua DPRD Sulut Andre Angaow, Senin (13/2), juga meninjau wilayah terdampak banjir bandang di Kota Bitung, sekitar 30 kilometer timur Manado. Banjir yang terjadi hari Minggu (12/2) ini mengakibatkan 4.510 orang penduduk mengungsi. Banjir terjadi akibat penebangan hutan di gunung dan bukit sekitar Kota Bitung.

Penebangan hutan secara membabi buta memang banyak terjadi di sejumlah bukit, seperti di Desa Warembungan yang memiliki mata air besar.

Percepat pembangunan

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Presiden Jokowi minta para menteri terkait untuk ikut mempercepat pembangunan Pelabuhan Bitung dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ada di kawasan tersebut. Menurut Jokowi, Pelabuhan Bitung merupakan bagian penting dari terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Bitung merupakan pintu utama di bagian utara Indonesia bagi wisatawan dari Malaysia, Filipina, Jepang, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan, dan seterusnya. Kawasan itu punya taman laut terkenal seperti Bunaken. Laut di Sulut pun kaya ikan.

Setelah menyampaikan instruksi, Presiden dalam rapat itu mempersilakan Olly menyampaikan paparannya. Olly menyampaikan beberapa kendala dalam pembangunan Pelabuhan Bitung dan KEK.

"Beberapa kendala itu adalah perizinan yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Perhubungan," kata Olly.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi langsung menyatakan siap membantu mengeluarkan perizinan yang diperlukan.

"Pak Sofyan Djalil mengatakan, izin akan dikeluarkan dalam satu minggu," kata Olly, mengutip ucapan Sofyan Djalil.

"Bitung, oke," ujar Budi Karya menjawab pertanyaan wartawan.

Apabila Bitung betul-betul jadi pelabuhan internasional, kata Olly seraya bercanda, akan bersaing ketat dengan Singapura dan Hongkong.

Seorang tokoh masyarakat di Bitung yang tak mau disebut namanya mengatakan, keberhasilan pembangunan Bitung bukanlah hal sulit, asal didukung semua pihak.

Karena itu, dia berharap Wali Kota Bitung Max Lomban dan jajarannya lebih aktif membangun dan masyarakatnya juga mendukung kemajuan kota berlambang ikan cakalang ini. (J Osdar)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Februari 2017, di halaman 2 dengan judul "Bitung Pintu Utara Negeri".