Kompas.com - 21/02/2017, 17:42 WIB
Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGUmat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah massa aksi 212 memadati gerbang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Perwakilan massa sempat diterima Komisi III.

Setelah itu, didampingi perwakilan massa aksi, beberapa anggota Komisi III menemui para peserta aksi di depan gerbang Kompleks Parlemen.

Tampak Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap dan Trimedya Panjaitan, serta beberapa anggota naik ke atas mobil komando bersama Rizieq Shihab dan pimpinan aksi.

Ketegangan sempat terjadi saat Bambang memperkenalkan anggota Komisi III yang hadir, terutama saat ia mengenalkan Trimedya yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

(Baca: Massa Aksi 212 Bubar, Relawan Gerak Cepat Bersihkan Sampah)

"Di sebelah saya, Trimedya Panjaitan dari PDI Perjuangan," kata Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trimedya yang melambaikan tangan malah mendapat sorakan massa.  

"Turun, turun, turun," teriak massa. Rizieq meminta massa agar tenang.

Setelah para anggota Komisi III turun dari mobil komando, sejumlah personel Polri mengawal Trimedya hingga masuk ke Kompleks Parlemen dan naik ke mobil golf yang akan mengantarnya kembali ke Gedung DPR.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.
Adapun tuntutan massa aksi 212 di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa pagi, ialah pertama, meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok.

Pasalnya, Ahok dinilai tak pantas menjabat Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Sementara itu, tuntutan lainnya adalah aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa serta meminta aparat penegak hukum menahan Ahok.

Terkait tuntutan tersebut, Bambang memastikan akan meneruskannya kepada pimpinan DPR agar aspirasi tersebut diteruskan kepada pimpinan DPR.

(Baca: Ini Keputusan Komisi III Setelah Temui Massa Aksi 212)

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.
Kedua, poin-poin terkait penegakan hukum akan disampaikan langsung kepada Kapolri pada rapat kerja Kapolri dan Komisi III yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

"Kami tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, tetapi kami menampung aspirasi dan meneruskan aspirasi kepada yang terkait sesuai mekanisme yang ada," tutur Bambang.

Bentuk Kekagetan

Trimedya Panjaitan menilai bentuk sorakan massa aksi kepadanya adalah seperti bentuk kekagetan.

Sebab, ada empat orang anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P yang ikut turun menemui massa aksi.

Adapun tiga anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P lainnya yang juga menemui massa aksi adalah Masinton Pasaribu, Dwi Ria Latifa, dan Risa Mariska.

"Itu kan antara sorakan sama dia kaget. Kami empat orang lho PDI-P yang paling banyak hadir," ujar Trimedya.

(Baca: Bagi-bagi Makanan Saat Aksi 212)

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.
PDI-P, kata dia, justru memiliki iktikad baik untuk hadir dalam RDPU menemui perwakilan massa aksi maupun hadir menemui langsung massa aksi di depan Kompleks Parlemen.

Sebab, pada waktu yang sama, Trimedya sedianya hadir dalam rapat koordinasi evaluasi Pilkada DKI di kantor DPP.

"Tetapi, saya koordinasikan ke Pak Sekjen (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) enggak apa-apa. Mereka juga patut didengar. Itu juga menunjukkan bahwa kami juga mau mendengar apa yang disampaikan langsung," ujar Ketua DPP bidang Hukum PDI-P itu.

Adapun mengenai perbedaan penafsiran terkait proses hukum yang dijalani Ahok, Trimedya menilai wajar jika ada perbedaan pendapat. Namun, menurut dia, tak ada intervensi hukum.

"Misal, bagaimana mereka melihat Ahok harus ditahan. Kami enggak boleh intervensi dong. Menahan dan tidak menahan itu wilayahnya yudikatif," ujarnya.

Namun, ia tak melihat sikap massa aksi tersebut sebagai bentuk kebencian terhadap PDI-P. Sebab, mengacu pada hasil pilkada, PDI-P memenangi pilkada di 54 daerah dari total 101 daerah.

"Kami sudah membuktikan di pilkada ini kami sudah 54 daerah. Dengan beberapa daerah yang kami harapkan masih mungkin menang," kata dia.

Kompas TV Puluhan peserta aksi 212, sejak Senin malam (20/2) mulai berdatangan ke Jakarta. Beberapa peserta berkumpul di Masjid Jami Al Falah, Jalan Gelora, Palmerah, Jakarta Pusat. Masjid Jami Al Falah, menjadi titik kumpul sebelum peserta menggelar aksi di Gedung DPR. Di masjid ini, mereka akan melakukan shalat subuh berjemaah. Para peserta ini, berasal dari sejumlah daerah di luar Jakarta, seperti Bogor, Rangkas Bitung, Tangerang, Depok, dan Sukabumi. Dalam aksi siang ini, massa akan mendesak hak angket Basuki Tjahaja Purnama segera diputuskan agar Ahok bisa diberhentikan dari jabatannya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Eks Jubir Pertanyakan Naiknya Harta Kekayaan Pimpinan KPK Nurul Ghufron

Nasional
Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Saat PSI Dinilai Lancang karena Minta Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E

Nasional
Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Kala Risma Dikritik Saat Minta Tunarungu Berbicara…

Nasional
[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Jelang Perayaan Natal, Berikut Perincian Aturan dari Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Nasional
Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Nasional
BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.