Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sorakan Massa Aksi 212 untuk Politisi PDI-P

Kompas.com - 21/02/2017, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah massa aksi 212 memadati gerbang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Perwakilan massa sempat diterima Komisi III.

Setelah itu, didampingi perwakilan massa aksi, beberapa anggota Komisi III menemui para peserta aksi di depan gerbang Kompleks Parlemen.

Tampak Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap dan Trimedya Panjaitan, serta beberapa anggota naik ke atas mobil komando bersama Rizieq Shihab dan pimpinan aksi.

Ketegangan sempat terjadi saat Bambang memperkenalkan anggota Komisi III yang hadir, terutama saat ia mengenalkan Trimedya yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

(Baca: Massa Aksi 212 Bubar, Relawan Gerak Cepat Bersihkan Sampah)

"Di sebelah saya, Trimedya Panjaitan dari PDI Perjuangan," kata Bambang.

Trimedya yang melambaikan tangan malah mendapat sorakan massa.  

"Turun, turun, turun," teriak massa. Rizieq meminta massa agar tenang.

Setelah para anggota Komisi III turun dari mobil komando, sejumlah personel Polri mengawal Trimedya hingga masuk ke Kompleks Parlemen dan naik ke mobil golf yang akan mengantarnya kembali ke Gedung DPR.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.
Adapun tuntutan massa aksi 212 di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa pagi, ialah pertama, meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok.

Pasalnya, Ahok dinilai tak pantas menjabat Gubernur DKI dengan status sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Sementara itu, tuntutan lainnya adalah aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa serta meminta aparat penegak hukum menahan Ahok.

Terkait tuntutan tersebut, Bambang memastikan akan meneruskannya kepada pimpinan DPR agar aspirasi tersebut diteruskan kepada pimpinan DPR.

(Baca: Ini Keputusan Komisi III Setelah Temui Massa Aksi 212)

Halaman:


Terkini Lainnya

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com