Budi Waseso Sebut Peredaran Ganja dari Aceh Semakin Pesat dan Meluas

Kompas.com - 21/02/2017, 15:45 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Kristian ErdiantoKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN) Komjen Budi Waseso mengatakan, saat ini produksi dan penyebaran ganja di Indonesia berkembang pesat.

Menurut pria yang akrab disapa Buwas ini, Provinsi Aceh masih menjadi daerah terbesar penghasil tanaman ganja.

Berdasarkan data BNN, setidaknya ada 482.000 hektar tanah yang ditanami ganja.

"Sekarang ini perkembangannya (peredaran ganja) sangat luar biasa. Setiap tahun meningkat dan semakin meluas," ujar Buwas, seusai rapat koordinasi khusus di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).


Buwas menuturkan, berton-ton ganja kering yang diamankan BNN sebagian besar berasal dari Aceh.

Belum lama ini, BNN mengamankan ganja kering seberat 2,4 ton di Provinsi Banten.

Sementara itu, di Lampung dan Jawa Tengah, pihak kepolisian menangkap pelaku yang membawa 1 ton ganja.

"Ada juga di beberapa daerah lainnya. Itu produksinya dari Aceh," kata Buwas.

Buwas mengatakan, untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah tengah menyiapkan program untuk menekan produksi tanaman ganja di wilayah Aceh.

Pemerintah akan mendesain satu perubahan pola bercocok tanam masyarakat Aceh agar beralih dari menanam ganja ke jenis tanaman produksi lainnya.

"Kami akan buat program alternative development. Masyarakat di Aceh perlu diubah pola pemahamannya dan penanamannya. Harus ada solusi penanganan ke depan, bagaimana masyarakat itu tak lagi menanam ganja, tetapi menanam yang lebih produktif, yang nilainya secara ekonomi memang menyejahterakan masyarakat di Aceh," ucap dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X