Kontras: Pemerintah Lepas Tangan soal Publikasi TPF Munir

Kompas.com - 20/02/2017, 13:43 WIB
Kartu Pos Munir beserta pelengkapnya sebelum diantar aktivis Kontras ke Kementerian Sekretariat Negara RI di Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017). Ribuan kartu pos Munir itu terkumpul dari 20 kota di Indonesia dan ditandatangani oleh berbagai kalangan masyarakat untuk mendesak pemerintah segera mengumumkan isi dokumen tim pencari fakta (TPF) Munir. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKartu Pos Munir beserta pelengkapnya sebelum diantar aktivis Kontras ke Kementerian Sekretariat Negara RI di Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017). Ribuan kartu pos Munir itu terkumpul dari 20 kota di Indonesia dan ditandatangani oleh berbagai kalangan masyarakat untuk mendesak pemerintah segera mengumumkan isi dokumen tim pencari fakta (TPF) Munir.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menyayangkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terkesan lepas tangan terkait polemik dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

Puri menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa lepas tangan dengan menyerahkan kewajiban membuka dokumen TPF Munir kepada pihak lain.

"Komentar Wapres JK seolah mengelola negara ini semacam franchise. Pemilik brand bisa lepas tangan jika ada kesalahan atau kerugian yang dialami publik. Ini negara. Ada aturannya. Ada yang namanya UU, aparat penegak hukum dan keputusan yang harus dijalankan," ujar Puri saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/2/2017).

Puri menjelaskan, meski TPF kasus pembunuhan Munir dibentuk pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun pemerintah Jokowi-JK tetap memiliki kewajiban untuk membuka dokumen TPF Munir.

(Baca: Wapres Persilakan Pihak Lain yang Ungkap Dokumen TPF Munir)

Dalam poin kesembilan Keputusan Presiden RI No 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, secara jelas disebutkan "Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat".

Birokrasi yang dikelola bukan masalah menumpuk berkas-berkas, tetapi bagaimana birokrasi itu bermanfaat termasuk dalam agenda penegakan hukum dan menemukan dokumen ini.

"Jika kami (masyarakat sipil) yang disuruh berinisiatif mencari dokumen TPF Munir, apa tugas negara sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mencari dokumen ini?" tutur Puri.

Pernyataan JK

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pihak lain yang membuka dokumen hasil penelusuran Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis Munir Said Thalib. Hingga kini, pemerintah mengaku tak memiliki dokumen tersebut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Yurianto: Masker Tak Bisa Membunuh Virus Corona, Sebaiknya Tetap Cuci Tangan Pakai Sabun

Nasional
Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Pakar: Masker Kain Jadi Pilihan Terakhir untuk Cegah Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X