Pemuda Muhammadiyah Usul Fatwa Haram "Buzzer" Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai, salah satu penyebab kegaduhan saat ini adalah banyaknya buzzer politik yang menebar fitnah dan kebohongan di media sosial.

Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah mengusulkan agar ada fatwa haram terhadap buzzer politik.

Usulan ini akan disampaikan dalam Tanwir PP Muhammadiyah yang akan berlangsung di Ambon pada Jumat (24/2/2017).

"Di Tanwir Muhammadiyah yang juga akan dihadiri oleh Pak Jokowi itu, kami Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah akan meminta fatwa haram buzzer politik," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017).

"Hoax-hoax yang saat ini ramai dan membuat bising negeri ini itu asalnya dari buzzer-buzzer politik ini, atau saya sering sebutnya para produsen tuyul-tuyul medsos," tambah Dahnil.

(Baca: Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Diberhentikan, Apa Jawaban Jokowi?)

Dahnil mengatakan, ide fatwa haram untuk buzzer politik ini sudah disampaikan dalam pertemuan dengan Jokowi. Presiden Jokowi menyambut positif ide tersebut.

"Pak Jokowi bersepakat, 'Wah itu bagus sekali', beliau sampaikan. Beliau berterima kasih kepada Pemuda Muhammadiyah bila kemudian fatwa itu dibuat oleh Muhammadiyah," ucap Dahnil.

Di sisi lain, lanjut Dahnil, Presiden juga berjanji bahwa pemerintah akan berupaya melawan fitnah dan kebohongan yang ditebarkan oleh buzzer politik ini. Salah satunya adalah dengan pembentukan Badan Siber Nasional.