Lama Hidup Nomaden, Kini Suku Anak Dalam Punya Hunian Tetap

Kompas.com - 19/02/2017, 10:11 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berbincang dengan warga saat meresmikan rumah bagi Suku Anak Dalam di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sorolangun, Jambi, Sabtu (18/2/2017). Kementerian Sosial membangun 23 unit rumah untuk mewujudkan kehidupan warga Suku Anak Dalam yang lebih sejahtera dan mandiri. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berbincang dengan warga saat meresmikan rumah bagi Suku Anak Dalam di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sorolangun, Jambi, Sabtu (18/2/2017). Kementerian Sosial membangun 23 unit rumah untuk mewujudkan kehidupan warga Suku Anak Dalam yang lebih sejahtera dan mandiri.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Sosial membangun rumah sebagai tempat tinggal tetap Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan 23 unit rumah di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Jambi, pada Minggu (19/2/2017). Diakui Khofifah, bukan hal yang mudah membujuk warga di sana untuk tinggal menetap.

"Alhamdulillah, setelah melakukan pendekatan hampir dua tahun, akhirnya mereka (Suku Anak Dalam) mau menetap di tempat ini," ujar Khofifah melalui keterangan persnya.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berbincang dengan warga saat meresmikan rumah bagi Suku Anak Dalam di Desa Pulau Lintang, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sorolangun, Jambi, Sabtu (18/2/2017). Kementerian Sosial membangun 23 unit rumah untuk mewujudkan kehidupan warga Suku Anak Dalam yang lebih sejahtera dan mandiri.
Warga Suku Anak Dalam selama ini dikenal nomaden atau hidup berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Mereka juga mempunyai tradisi melangun atau meninggalkan tempat tinggal ketika sanak saudara meninggal.

"Butuh ketelatenan dan kesabaran saat melakukan pendekatan guna mengajak mereka tidak hidup nomaden," kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, pemberian rumah tersebut agar warga Suku Anak Dalam lebih sejahtera dan mandiri, baik dari aspek kehidupan maupun penghidupan, sehingga mereka mampu menanggapi perubahan sosial yang terjadi. Lahan tempat pembangunan rumah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Anak-anak Suku Anak Dalam terlihat di kawasan Desa Sialang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi, Minggu (19/2/2017). Kementerian Sosial aktif mendorong Suku Anak Dalam untuk tinggal menetap agar bisa mengakses berbagai layanan yang disediakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, dan kesempatan kerja.
Sementara unit rumah dibangun Kementerian Sosial beserta isinya. Kementerian Sosial menganggarkan Rp 36 juta untuk membangun setiap unit rumah.

Sementara itu, isi perabotan berupa kasur, bantal, dan selimut Rp 3 juta per kepala keluarga. Pendanaan seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Khofifah juga memberikan bantuan paket anak sekolah dasar kepada 21 orang anak senilai Rp 200.000 setiap anak, sembako, serta bantuan sandang. Sehingga, total bantuan yang diberikan senilai Rp 901,2 juta.

Tak hanya permukiman, Kemensos memperhatikan juga administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, kehidupan beragama, penyediaan akses kesempatan kerja, ketahanan pangan, penyediaan akses lahan, advokasi sosial, lingkungan hidup, dan pelayanan sosial.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X