Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golput 22,9 Persen, Golkar Sebut Ahok Berperan Gerakkan Pemilih

Kompas.com - 17/02/2017, 23:30 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I Partai Golkar Nusron Wahid menilai, tingkat gologan putih atau golput di DKI Jakarta sebesar 22,9 persen merupakan kondisi yang baik.

Berdasarkan data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih berjumlah 7.218.279 sedangkan partisipasi sebesar 5.563.425.

"Itu sudah bagus kalau cuma 23 untuk ukuran Jakarta. Masih banyak yang memilih. Coba cek Pilkada lain ada yang 60 Persen. Rata-rata 40 persen," kata Nusron di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Menurut Nusron, calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama turut berperan dalam tingkat partisipasi itu. Ahok, kata dia, turut menggerakkan pemilih yang mendukung maupun yang menolak.

"Saya yakin kalau tidak ada Ahok gak sampai segitu. Karena ada ahok, baik orang yang anti Ahok semangat untuk memilih, yang pro Ahok juga sampai datang dari luar negeri," ujar Nusron.

Dari jumlah golput tidak, semua sudah pemilih berniat tidak menggunakan hak politiknya. Saat pemungutan suara berlangsung, piemilih di berbagai TPS di Jakarta yang tidak terdaftar dalam DPT kehabisan surat suara.

"Sampai siang tadi saya komunikasi dengan teman-teman di sana (Rumah Lembang) sudah ada angka 28.000 pengaduan yang gak punya hak pilih. Ini kan kami advokasi," ujar Nusron.

Nusron menyebutkan, DPP Golkar telah membentuk tim advokasi untuk mengawal hasil penetapan resmi dari KPU dan mengadvokasi pemilu yang tidak masuk DPT. Tim advokasi juga akan menyiapkan data terkait adanya potensi gugatan hasil Pilkada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com