Redupnya Pamor HPH

Kompas.com - 17/02/2017, 22:02 WIB
Ilustrasi HPH Toto S/KOMPASIlustrasi HPH
EditorBayu Galih

Ketiga, ketentuan larangan ekspor kayu bulat oleh pemerintah sejak 1985 hingga sekarang (dibuka kembali pada 2000- 2001). Padahal, terdapat disparitas harga kayu bulat yang tajam antara harga internasional dan domestik hingga 100 persen.

Pada 2014 harga kayu bulat, misal meranti, di tingkat lokal Rp 1,2 juta per meter kubik, sedangkan harga internasional mencapai Rp 3 juta per meter kubik. Ironisnya lagi, harga jual kayu bulat yang rendah juga diperburuk dengan peredaran kayu-kayu bulat hutan alam secara ilegal. Harga kayu yang murah di tingkat lokal pada dasarnya disebabkanindustri pengolahan kayu yang inefisien.

Di luar ketiga persoalan itu, redupnya kegiatan pengusahaan kayu hutan juga karena ketiadaan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua pihak ini lebih bersifat realistis, yaitu memilih investasi kebun sawit dibandingkan HPH/HTI. Mengingat komoditas sawit dinilai lebih memberikan manfaat ekonomi nyata kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten. Dalam World Growth 2011 disebutkan, pendapatan petani sawit mencapai Rp 36 juta per hektar dan petani padi sekitar Rp 7,4 juta per hektar.

Kaji ulang

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dalam Peta Jalan Pembangunan Hutan Produksi 2016-2045 mengusulkan salah satu langkah mengoptimalkan hutan produksi adalah meningkatkan produktivitas hutan alam dan membangun hutan tanaman dari 2016 hingga 2045. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 17,05 juta hektar tanaman dan diprediksi bisa menghasilkan kayu bulat mencapai 572 juta meter kubik per tahun. Untuk hutan alam, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal di areal seluas 20 juta hektar sehingga menghasilkan kayu bulat sekitar 28 juta meter kubik per tahun.

Apa yang disampaikan APHI pada dasarnya bertujuan menjamin ketersediaan kayu dan belum menjawab masalah kepastian lahan, harga jual kayu yang rendah, dan mahalnya biaya pengusahaan kayu. Dengan kata lain, kegiatan pengusahaan hutan perlu dikaji ulang kelayakannya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.Bagi perusahaan yang efisien, memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, dan menjaga nilai-nilai konservasi, maka penting untuk diizinkan memperluas kawasaneksploitasi. Sebaliknya, pada perusahaan yang kinerjanya buruk, mutlak dicabut dan kawasannya dialihkan untuk budidaya tanaman lain, misal kelapa sawit.

Pemerintah seharusnya menyadari dan realistis bahwakeberadaan HPH sebagai lokomotif dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah saat ini sulit diandalkan. Namun, di sisi lain, ketiadaan pengelola hutan alam produksi juga membuat areal hutan alam eks HPH menjadi lahan tak bertuan, dimanfaatkan secara ilegal, dan mempercepat proses degradasi serta deforestasi. Karena itu, perlu dilakukan pembenahan secara sungguh-sungguh. Jika tidak, keberadaan HPH bukan lagi aset, melainkan beban bagi bangsa.

Suhardi Suryadi,
Mantan Direktur LP3ES (2005-2010); Kini Konsultan Proyek USAID-LESTARI di Bidang Knowledge Management
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Februari 2017, di halaman 7 dengan judul "Redupnya Pamor HPH".

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X