Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Pastikan Situs KPU Aman dari Peretasan

Kompas.com - 17/02/2017, 18:01 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas berharap tidak ada pihak yang mencoba bertindak jahat dengan meretas server dan laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini, server dan laman tersebut masih aman dan tetap terjaga. Menurut Sigit, tak ada pihak yang mengubah sistem KPU. 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Sigit di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017). 

"Nah harapan kami kepada siapapun orang di luar sana yang berniat tak baik terhadap sistem di KPU, kami berharap mereka tidak lakukan hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada ini," ujar Sigit.

Sigit juga memastikan bahwa server dan laman tersebut ditangani oleh pegawai bagian Informatika (IT) KPU.

(Baca: Jelang Pencoblosan, Situs KPU Yogyakarta Diretas)

Hal ini diungkapkan Sigit untuk membantah rumor bahwa server dikelola pihak ketiga di luar KPU.

"Enggak ada penjagaan yang libatkan pihak luar karena ada berita bahwa IT KPU digawangi oleh orang eksternal di luar KPU itu engga benar dan yang bersangkutan juga sudah klarifikasi. Anda bisa cek di sini juga enggak ada yg bersangkutan," kata Sigit.

Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Rizkiansyah juga berharap tidak ada upaya pihak lain yang mencoba meretas server dan laman tersebut.

Mengantisipasi hal itu, KPU sudah menggandeng berbagai pihak untuk lebih memberikan jaminan pengamanan agar laman dan server dan situs KPU tidak bisa diretas.

"Tentu kita sudah ada dengan puslitkom UI, ada juga ahli IT," kata Ferry.

 

Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengakui bahwa server dan laman Situng KPU sempat mati (di-shut down) tetapi itu bukan hasil upaya peretasan. Server KPU sempat dimatikan untuk menata peralatan dan jaringan.

(Baca: KPU DKI: Ada Upaya untuk Meretas Server KPU)

Di satu sisi, 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2017 mengunggah dan menginput data C1 ke laman Situng.

Di sisi lain, masyarakat banyak yang mengakses laman tersebut untuk mengetahui hasil penghitungan suara.

"Terlihat ini sudah mulai berat sekali, makin lambat, sehingga kami rapikan. Jadi ada suasana di mana kami harus merapikan, itu harus mati," kata Hadar.

Kini, server dan laman Situng tersebut sudah kembali lancar dan bisa diakses.

Kompas TV Sejumlah massa melakukan unjuk rasa terkait Pilkada Kota Kendari. Massa memprotes proses pilkada yang diklaim sarat pelanggaran politik uang. Orasi perwakilan massa menyampaikan, lembaga pengawas dianggap tidak bekerja maksimal mengawasi jalannya pilkada. Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu, mengimbau agar massa menunggu hasil resmi penghitungan suara untuk menentukan hasil kemenangan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com