Kompas.com - 17/02/2017, 16:50 WIB
Tiga penulis buku Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dari kiri ke kanan Eva Nila Sari, Yossa Nainggolan (koordinator), dan Banu Abdillah dalam diskusi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/2/2017). Kompas.com / Dani PrabowoTiga penulis buku Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dari kiri ke kanan Eva Nila Sari, Yossa Nainggolan (koordinator), dan Banu Abdillah dalam diskusi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/2/2017).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta untuk segera menindaklanjuti dan merealisasikan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pasca UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disahkan tahun 2016 lalu, hingga kini belum ada tindak lanjut pembahasan soal rencana pembentukan komisi tersebut.

“Komisi Disabilitas itu mau dikemanakan? Karena hampir setahun UU ini diundang-undangkan, belum ada pembahasan tentang Komisi Disabilitas,” kata salah satu penulis buku ‘Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam pembentukan RUU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas’, Banu Abdillah, dalam sebuah diskusi di Kantor Komnas HAM, Jumat (17/2/2017).

Pembentukan KND diatur dalam Bab VI tentang Komisi Nasional Disabilitas pada UU tersebut.

Pasal 131 menyebutkan, ‘Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen’.

Aturan pembentukan itu juga ditegaskan dalam Pasal 134 yang menyatakan ‘Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden’.

Lebih jauh, Banu berharap agar kementerian/lembaga yang menjadi leading sector dalam menangani persoalan disabilitas ditingkatkan pada level kementerian koordinasi.

Menurut dia, persoalan disabilitas memiliki dimensi yang luas.

“Ketika di Kemensos itu tidak cukup. Karena bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga masalah kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, perumahan. Itu seharusnya ditarik ke Kemenko PMK,” ujar dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Pakar Sebut Pelonggaran Masker 14 Hari Usai Lebaran Terlalu Cepat

Nasional
Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Elsam: Paradoks, Pemerintah Bagi-bagi Sertifikat tetapi Petani Ditangkapi Saat Konflik Agraria

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

40 Petani di Bengkulu Ditangkap, Walhi: Tidak Ada Keseriusan Pemerintah Bereskan Konflik Agraria

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tak Wajibkan Tes PCR-Antigen dengan Syarat | UAS Dilarang Masuk Singapura

Nasional
Mengenal 'Not to Land' yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Mengenal "Not to Land" yang Dikenakan Singapura ke UAS, Apa Bedanya dengan Deportasi?

Nasional
IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

IDI: Pemakaian Masker di Ruang Tertutup Masih Perlu

Nasional
Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Profil Lin Che Wei, Tersangka Baru Kasus Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

MUI: Jemaah yang Sehat Boleh Lepas Masker Saat Shalat Berjemaah

Nasional
Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Persoalkan Konten Ceramah Agama, Pemerintah Singapura Larang UAS Masuk Negaranya

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Alasan Kemendagri Singapura Tolak Uas Masuk

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.