Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Website" KPU Diretas, Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Siber

Kompas.com - 17/02/2017, 16:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) pasca-peristiwa peretasan website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

Situs web resmi milik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diretas pada Jumat (10/2/2017) pagi, menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

"Itu sudah menjadi concern Kemenkominfo, makanya saya sampaikan pemerintah saat ini concern dengan percepatan daripada Basinas," ujar Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

(Baca: Basinas Diharapkan Perkuat Sistem Teknologi Perbankan dan Pasar Modal)

Rudiantara pun memastikan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk membenahi sistem agar tidak mengganggu proses penyelanggaraan pilkada serentak 2017 setelah pemungutan suara.

Pembentukan Basinas bakal memberdayakan Lembaga Sandi Negara untuk menjadi embrio.

Jika sudah terbentuk, Basinas akan mengoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri).

"Banyak yang membantu. Dari beberapa stakeholder, tidak hanya dari Kemenkominfo. Pokoknya dari stakeholder yang concern mengenai peretasan kemarin itu sudah bergabung di KPU," ujar dia.

Website KPUD Yogyakarta diretas oleh kelompok hacker yang menamakan diri Gadjah Mada Clown Hacktivism Team.

Mereka mengubah tampilan laman www.kpu-jogjakota.go.id dengan warna hitam dan gambar badut. Peretas juga membuat pesan bertuliskan "Permisi pak/buk mau nanya? Bukannya Jogja dipimpin sama Sultan ya? Kan gak ada pemilu dong. Jadi gunanya KPU buat apaan ya pak/ buk?".

(Baca: Menkominfo Tegaskan Badan Siber Nasional Tak Awasi Sektor Privat)

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto membenarkan adanya peretasan itu. "Yang di-hack memang website milik KPU Kota Yogyakarta," ujar Wawan.

Wawan menjelaskan, situs tersebut digunakan untuk sosialiasi kegiatan dan aktivitas pilkada di Yogyakarta.

Peretasan ini merupakan kali pertama. "Baru kali ini website di-hack, dan siang tadi tim langsung mengatasi dan memperbaiki," kata dia.

Wawan berjanji akan meningkatkan keamanan website sehingga peretasan tidak terulang kembali.

Kompas TV Hoax Di Negeri Demokrasi- Satu Meja eps 174 bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com