Kompas.com - 17/02/2017, 13:15 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) bukan untuk menggantikan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Menurut Wiranto, kewenangan DKN hanya difokuskan pada penyelesaian konflik horizontal di masyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dan aparat pemerintah.

"DKN itu bukan diarahkan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran berat HAM masa lalu. Tapi DKN itu dibentuk dan dibangun untuk memberikan solusi terhadap konflik horizontal di masyarakat ataupun vertikal dengan pemerintah," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

Wiranto berpendapat, setiap konflik yang terjadi tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Jika melihat dari kebiasaan masa lalu, menurut dia, masyarakat adat di Indonesia sudah memiliki mekanisme penyelesaian konflik di luar ranah hukum, yakni musyawarah di bawah naungan lembaga adat.

"Setiap konflik kan tidak serta merta diselesaikan dengan cara yuridis. Mengapa? Karena di masa lalu kita punya lembaga adat. Kalau ada masalah di masyarakat itu diselesaikan dulu secara musyawarah, dengan cara non yudisial," kata dia.

Selain itu, Wiranto juga memastikan pembentukan DKN tidak menghapuskan proses hukum jika jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

"Nah kalau tidak bisa baru kita mengundang aparat keamanan. Aparat penegak hukum dengan cara-cara yudisial," ujar Wiranto.

Saat ini, Wiranto mengaku telah menyiapkan 11 nama dari kalangan tokoh masyarakat dan agama untuk menjadi anggota DKN.

Kesebelas nama tersebut akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

Sebelumnya rencana pembentukan DKN mendapat pertentangan dari elemen organisasi masyarakat sipil pegiat HAM.

Pasalnya, Wiranto sempat menyebut salah satu tujuan pembentukan DKN adalah menggantikan peran KKR dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu melalui jalur non yudisial.

Pembentukan DKN juga dikhawatirkan akan menghilangkan mekanisme hukum jika ditemukan adanya unsur tindak pidana jika terjadi konflik di masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Jokowi: Kerusuhan Kanjuruhan Tragedi Kemanusiaan, Jangan Sampai Terulang Lagi

Nasional
Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Jokowi Perintahkan Kapolri Investigasi dan Usut Tuntas Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Jokowi: Hentikan Sementara Liga 1

Nasional
Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Cak Imin Anggap Aneh Pihak Keamanan Tak Paham Larangan FIFA soal Penggunaan Gas Air Mata

Nasional
Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Puan Minta PSSI Hentikan Sementara Liga Sepakbola Nasional

Nasional
Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Kerusuhan Stadion Kanjurungan, Komnas HAM: Harus Ada Penegakan Hukum

Nasional
YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

YLKI Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Independen di Luar PSSI

Nasional
YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

YLBHI: Negara Harus Bertanggung Jawab dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuruhan

Komnas HAM Minta Polisi Segera Usut Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.