Mantan Petinggi Gafatar Bantah Melakukan Makar

Kompas.com - 16/02/2017, 22:55 WIB
Mantan Ketua Gerakan Fajar Nusantara, Mahful Tumanurung, saat memenuhi panggilan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat untuk dimintai keterangan soal Gafatar di kantor Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung, Jumat (29/1/2016).




KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Gerakan Fajar Nusantara, Mahful Tumanurung, saat memenuhi panggilan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat untuk dimintai keterangan soal Gafatar di kantor Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Agung, Jumat (29/1/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Mahful Muis Tumanurung mengatakan, pendirian Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara dan pelantikan pengurus Gerakan Fajar Nusantara ( Gafatar) tidak dimaksudkan sebagai upaya pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Hal itu disampaikan Mahful dalam agenda ke-23 kasus dugaan penistaan agama dan makar dengan agenda pembacan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (16/2/2017).

"Bahwa tidak benar jika pendirian Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara dan pelantikan pengurus di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan Kabupaten adalah pemufakatan jahat dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan," kata Mahful.

Menurut Mahful, para terdakwa yang merupakan eks petinggi Gafatar dan pengikut Millah Abraham mencintai dan mengakui pemerintah yang sedang berkuasa. Selain itu, lanjut dia, para penganut Gafatar ingin turut membangun Indonesia.

(Baca: Mantan Petinggi Gafatar: Fatwa MUI Intoleran terhadap Minoritas)

"Mengabdi dan membangun bangsa ini melalui program kedaulatan pangan yang juga menjadi bagian dari Nawacita bapak Presiden Joko Widodo," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Mahful mengatakan anggota Gafatar ingin menjadikan Kalimantan sebagai pilot projects pertanian mandiri.

Menurut Mahful, Kalimantan merupakan daerah subur dan strategis bagi eks anggota Gafatar untuk bertani. Harga lahan di sana dianggap terjangkau bagi eks anggota Gafatar yang berpindah dari kampung halamannya dengan biaya pribadi.

(Baca: Diskriminasi dan Nasib Anak-anak Eks Gafatar yang Terlupakan)

Pada 13 Agustus 2015, organisasi Gafatar dibubarkan melalui kongres luar biasa. Saat dibubarkan, anggota Gafatar mencapai sekitar 50.000 orang. Jumlah simpatisannya lebih banyak dari angka tersebut.

Dalam perkara ini, Mahful dituntut hukuman 12 tahun penjara. Eks petinggi Gafatar lainnya, Ahmad Musadeq juga dituntut 12 tahun. Sedangkan anak Musadeq yang juga presidium Gafatar, Andri Cahya, dituntut 10 tahun penjara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X