Mempercepat Reforma Agraria

Kompas.com - 16/02/2017, 20:02 WIB
Ilustrasi Reforma Agraria Toto S/KOMPASIlustrasi Reforma Agraria
EditorBayu Galih

Oleh: Iwan Nurdin

Mengawali 2017, Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna Kabinet Kerja menyatakan bahwa tahun ini pemerintah akan memfokuskan kerja untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria.

Ini ketiga kalinya Presiden mengemukakan reforma agraria dalam rapat kabinet. Tahun lalu, bahkan diselenggarakan rapat kabinet terbatas khusus membahas reforma agraria.

Lalu, mengapa reforma agraria jalan di tempat? Sampai saat ini, menurut catatan penulis, redistribusi tanah baru mencapai 1 persen dari target Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan 13.000 ha dengan skema pengakuan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemerintah sendiri melaporkan telah melakukan redistribusi tanah sekitar 4,2 persen dari target.  Lambatnya proses pelaksanaan akibat ketiadaan visi reforma agraria dan lemahnya inisiatif Kementerian ATR/BPN memimpin, mengoordinasikan kementerian lain, dan kelompok masyarakat sipil rencana pelaksanaan reforma agraria.

Ini menyebabkan kerangka regulasi operasional reforma agraria yang hendak dijalankan pemerintah belum juga diselesaikan. Draf perpres tentang reforma agraria sampai kini belum ada kabar akan disahkan.

Lokasi prioritas

Sampai sekarang, ada kesenjangan pemahaman terkait dengan reforma agraria yang disebut oleh pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Pemerintah membagi reforma agraria menjadi dua komponen besar, yaitu redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha dan sertifikasi tanah seluas 4,5 juta ha. Semuanya harus dalam kategori clear and clean dari tumpang tindih izin dan konflik alias fresh land.

Sementara kalangan masyarakat sipil, khususnya kalangan gerakan reforma agraria, mendorong agar redistribusi dilakukan pada wilayah di mana terjadi ketimpangan agraria yang mencolok dan terjadi konflik agraria. Pandangan ini didasarkan pada tujuan utama reforma agraria, yakni menurunkan ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, meningkatkan kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Karena itu, area-area perkebunan dan kehutanan yang selama ini jadi titik ledak konflik agraria karena tumpang tindih izin, penyuapan, atau akrobat hukum lain adalah lokasi prioritas pelaksanaan reforma agraria.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

33.429 Calon Jemaah Tak Penuhi Syarat Usia Umrah di Masa Pandemi

33.429 Calon Jemaah Tak Penuhi Syarat Usia Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Akhir Pelarian Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

404.048 Kasus Covid-19 di Indonesia, Satgas Ingatkan 54 Daerah yang 10 Minggu Nyaman di Zona Oranye

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemitraan AS-Indonesia Dinilai Cukup Penting | Polri Dianggap Berlebihan dalam Lindungi Nama Presiden

Nasional
Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Melihat Kans Gibran di Pilkada Solo, Akankah Mudah Putra Presiden Lawan Orang Biasa?

Nasional
Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan 'True Friend', Investasi, dan Laut China Selatan

Intensifnya Pertemuan Indonesia-AS: Permintaan "True Friend", Investasi, dan Laut China Selatan

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X