Kompas.com - 16/02/2017, 19:20 WIB
Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah ditemani adiknya, Ratu Tatu (kiri) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (1/9/2014), untuk menjalani sidang vonis. Atut sebelumnya dituntut penjara 10 tahun dengan denda Rp 250 juta subsider kurungan 5 bulan karena diduga terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAGubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah ditemani adiknya, Ratu Tatu (kiri) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (1/9/2014), untuk menjalani sidang vonis. Atut sebelumnya dituntut penjara 10 tahun dengan denda Rp 250 juta subsider kurungan 5 bulan karena diduga terlibat dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelimpahan tahap dua untuk tersangka mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah, Kamis (16/2/2017). Dengan pelimpahan tersebut, Atut akan segera menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Dilakukan pelimpahan berkas penyidikan, barang bukti dan tersangka atas nama RAC," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta.

Menurut Febri, Atut akan didakwa dua tindak pidana korupsi. Pertama, terkait pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun 2011-2013. Selain itu, terkait indikasi pemerasan atau suap yang dilakukan Atut.

Persidangan terhadap Atut rencananya akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Mulai hari ini, Atut dipindahkan ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

(Baca: MA Perberat Vonis Atut Jadi Tujuh Tahun Penjara )

Terkait proyek alkes Banten, Atut diduga menerima pemberian hadiah dan melakukan pemerasan. Pengadaan alkes di Banten diduga tidak seusai prosedur dan diduga ada penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS).

Untuk pengadaan alkes di tingkat provinsi, pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan. Namun, Atut justru mendelegasikannya ke jajaran di bawah kepala dinas.

KPK menduga ada aliran dana ke Atut yang merupakan timbal balik dari proses pengadaan yang tak sesuai prosedur itu.

Selain kasus alkes Banten, Atut terjerat kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak. Dia divonis empat tahun penjara dan dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada MK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Kasus Pembangunan Kampus IPDN, KPK Panggil Dirut Waskita Karya, Hutama Karya dan Adhi Karya

Nasional
Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Hakim Minta Azis Syamsuddin Jujur karena Dapat Ringankan Hukuman

Nasional
Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Kepala Bappenas Sebut ada Sekitar 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, yang Dipilih 'Nusantara'

Nasional
Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Logika Membingungkan Pemerintah: Imbau WNI Tak ke Luar Negeri tapi Cabut Larangan Masuk 14 Negara

Nasional
Alasan Pemerintah Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Alasan Pemerintah Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru: Ikonik dan Dikenal Sejak Dulu

Nasional
Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Investigasi Sementara KNKT, Ini Isi Rekaman Kokpit Sriwijaya Air yang Jatuh di Kepulauan Seribu

Nasional
BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

BPOM Rilis 4 Jenis Vaksin Booster untuk Penerima Vaksin Sinovac

Nasional
Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Saksi Sebut Munarman Terkait Pengeboman Gereja Katedral Jolo Filipina

Nasional
Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Jokowi: IKN Dirancang agar Warga Pergi ke Mana-mana Dekat, Bisa Naik Sepeda dan Jalan Kaki

Nasional
297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

297 Juta Warga Sudah Divaksin, Jokowi: Ada yang Harus Naik Perahu, Naik Gunung...

Nasional
Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Kepala Bappenas Umumkan Nama Ibu Kota Baru: Nusantara

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Jokowi: Ibu Kota Baru Bukan Hanya Memindahkan Perkantoran, tapi Membangun Smart City

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.