Kemensetneg Tunggu Kasasi dari Kontras

Kompas.com - 16/02/2017, 17:39 WIB
Kompas TV SBY: Saya Dianggap Terlibat Konspirasi soal Munir? Come On!
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara akan menunggu kasasi yang akan diajukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ( Kontras).

Hal itu menyusul dikabulkannya permohonan keberatan Kemensetneg terhadap Kontras terkait permintaan publikasi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

"Kami akan menunggu 14 hari apakah ada action dari termohon Kontras mengajukan kasasi. Ketika dia mengajukan kasasi berarti putusan ini belum bisa kami laksanakan," kata Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik Kemensetneg Faisal Fahmi, seusai persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Pada kesempatan itu, Faisal kembali menegaskan bahwa sejak awal Kemensetneg tidak memiliki dan tidak mengetahui keberadaan dokumen TPF Munir.


Hal itu juga telah disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Di dalam permohonan keberatan kami dan fakta-fakta hukumnya juga di dalam persidangan, kami buktikan juga menunjukkan bahwa Kemensetneg itu tidak memiliki, menguasai atau mengetahui keberadaan dokumen tersebu," kata Faisal.

Menurut dia, setelah dokumen TPF Munir diserahkan pada 2005 kepada Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, Kemensetneg tidak menyimpan dan mengelola dokumen tersebut.

Pada sidang keberatan sengketa informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan keberatan Kemensetneg terhadap permohonan Kontras pada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam putusannya, KIP memerintahkan Kemensetneg untuk mempublikasikan dokumen TPF Munir dan alasannya tidak mempublikasikan dokumen selama ini.

Majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan dokumen TPF Munir tidak berada di Kemensetneg.

Selain itu, majelis juga menghukum Kontras untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X