Kompas.com - 16/02/2017, 12:24 WIB
KPK saat melakukan kunjungan lapangan ke PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Rabu (15/2/2017). PT Geo Dipa EnergyKPK saat melakukan kunjungan lapangan ke PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Rabu (15/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan lapangan ke PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Rabu (15/2/2017).

Direktur Litbang KPK, Wawan Wardiana menggatakan, kunjungan lapangan merupakan bagian dari fungsi monitoring KPK, yakni mengawasi administrasi dan proses bisnis pemerintah.

Untuk itu, lanjut Wawan, PT Geo Dipa menjadi salah satu aset negara yang dikawal agar tidak terjadi kerugian negara.

"KPK pada dasarnya mendukung penuh program percepatan listrik pemerintah 35 Ribu MW. Kami mengawal program tersebut," kata Wawan melalui keterangan tertulis dari PT Geo Dipa Energi, Kamis (16/2/2017).

"Geo Dipa juga menjadi salah satu aset negara yang akan kami kawal agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian negara," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Geo Dipa Riki Ibrahim memberikan apresiasi kepada KPK. Ia menuturkan akan menjaga komitmen yang diberikan dalam mengelola aset negara.

"Kami akan menjaga komitmen kami sebagai pengelola aset negara untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena kami merasa bertanggung jawab penuh program ketahanan energi untuk negara," ujar Riki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, manajemen PT Geo Dipa mendatangi Gedung KPK dan meminta lembaga anti-rasuah itu untuk membantu melakukan pengawasan demi penyelamatan aset negara.

Geo Dipa Unit Dieng ditetapkan sebagai salah satu objek vital nasional sejak tahun 2012.

Ini berarti Geo Dipa Unit Dieng memiliki sifat strategis, menyangkut hajat hidup orang banyak dan memberikan kontribusi kepada negara.

Oleh karena itu akan selalu dikawal oleh pihak – pihak penegak hukum mengenai keberlangsungan bisnis Geo Dipa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.