Peraturan KPU Bakal Direvisi untuk Mengakomodasi Pemilih yang Tak Bisa "Nyoblos"

Kompas.com - 16/02/2017, 11:32 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang tata cara pencoblosan direncanakan direvisi.

Revisi tersebut untuk mengakomodasi hak pilih setiap warga negara tanpa pengecualian.

"Intinya supaya hak-hak warga negara jangan sampai terganggu," ujar Tjahjo, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Berdasarkan pelaksanaan Pilkada Serentak yang baru berlangsung pada Rabu (15/2/2017) kemarin, banyak pemilih yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya lantaran tidak memenuhi syarat teknis.

Salah satunya, terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau minimal sudah melaksanakan pengajuan perekaman e-KTP di kantor kelurahan atau kecamatan.

"Padahal si pemilih sudah niat datang (ke TPS), tapi pertama tidak terdaftar (dalam DPT), kedua tidak merekam (e-KTP) dulu mungkin orang sibuk karena di Jakarta. Nah supaya haknya tidak terganggu, itu bagaimanalah caranya (agar bisa tetap memilih)," ujar Tjahjo.

Rencana revisi aturan KPU tersebut, lanjut Tjahjo, juga telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Satgas Covid-19: Sistem Kesehatan Kita Tertekan Hebat

Nasional
Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Kalla: Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 1 Juta pada Akhir Januari

Nasional
Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Update: 84 Orang Meninggal akibat Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Polri Periksa 23 Saksi Terkait Dugaan Penipuan PT Jouska

Nasional
Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Pembentukan Herd Immunity Butuh Waktu, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Operasi Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Diperpanjang Lagi 3 Hari

Nasional
JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

JK: Airlangga Donor Plasma Konvalesen sebagai Rasa Syukur Sembuh Covid-19

Nasional
Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Tito Karnavian Sebut Komjen Listyo Sigit Sosok yang Cerdas

Nasional
Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Hingga Senin Sore, BMKG Catat 31 Kali Gempa Terjadi di Sulawesi Barat

Nasional
Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Menteri Agama: Sejak 1 November 2020, Sudah 1.090 Jemaah Indonesia Berangkat Umrah

Nasional
Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Kemensos Pastikan Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Ditempatkan Terpisah

Nasional
Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Maret 2021, Kemenristek Akan Berikan Bibit Vaksin Merah Putih kepada Bio Farma

Nasional
Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Sepekan Pemberlakuan PPKM dan Tingginya Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Antisipasi Bencana, Mendagri Ingatkan Pemda Siapkan Anggaran Belanja Tak Terduga

Nasional
Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X