Mendagri Yakin E-KTP Palsu Tak Terkait Pilkada 2017

Kompas.com - 15/02/2017, 16:04 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017) Lutfy Mairizal PutraMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memberikan hak suaranya di TPS 01, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakin Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP palsu tidak terkait Pilkada serentak 2017.

E-KTP palsu yang dikirim dari Kamboja itu ditemukan petugas pada Jumat (3/2/2017). 

Bersama e-KTP palsu, dikirimkan pula buku tabungan dan kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Itu sudah ditangani kepolisian. Tidak mungkin digunakan. (Pilkada) 2015 saja tidak ada loh potensi yang menggunakan KTP Ganda itu, tidak ada," kata Tjahjo di Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017).

(Baca: Kapolda Metro Jaya Sebut E-KTP Palsu dari Kamboja Tak Terkait Pilkada)

Berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, e-KTP itu menggunakan blanko bekas.

Jika identitas yang tercantum dicocokkan dengan di server Kemendagri, terjadi perbedaan data.

Adapun beberapa identitas yang diganti dan dicantumkan dalam blangko e-KTP palsu tersebut adalah foto, alamat, dan agama.

(Baca: Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Terpancing Isu E-KTP Palsu)

Menurut Tjahjo, masyarakat yang memiliki hak suara terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT).

Jika tidak tercantum, masyarakat bisa menggunakan e-KTP untuk mencoblos. E-KTP itu sebelumnya diperiksa Kelompok Penitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk dipastikan dan diverifikasi keasliannya. 

"Sangat tidak mungkin. Karena sudah ada di DPT dan orang yang di TPS ini aja kan tinggalnya enggak jauh-jauh. Saya kira ini bisa dideteksi dengan baik," ujar Tjahjo.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Ingatkan Masker N95 Hanya untuk Petugas Kesehatan

Pakar Ingatkan Masker N95 Hanya untuk Petugas Kesehatan

Nasional
Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Komisi III dan Menkumham Rapat Virtual Bahas Penanganan Covid-19 di Lapas

Nasional
Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Pengamat: Jika Karena Covid-19 DPR Berhenti Bahas RUU, Justru Salah...

Nasional
Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X