Kompas.com - 15/02/2017, 13:47 WIB
Suasana Kantor DPP Partai Gerindra di bilangan Ragunan, Jakarta Selatan, jelang pemantauan hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2017, Rabu (15/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSuasana Kantor DPP Partai Gerindra di bilangan Ragunan, Jakarta Selatan, jelang pemantauan hasil hitung cepat Pilkada Serentak 2017, Rabu (15/2/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga menyerbu masuk ke halaman Kantor DPP Partai Gerindra di Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2017) siang.

Mereka menyerbu gerobak dagangan makanan dan minuman yang disediakan gratis.

Tersedia sekitar 20 pedagang yang disediakan oleh Gerindra bagi warga setempat. Hal ini dilakukan jelang pemantauan hasil hitung cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dinda, salah seorang pedagang, mengaku untung jika ada acara-acara semacam ini. Sebab, panitia acara telah memborong semua makanan untuk kemudian dibagikan gratis kepada warga. Pendapatannya dalam sehari bisa mencapai Rp 1,4 juta.

(Baca: Usai Mencoblos, Anies-Sandi Datangi DPP PKS dan Gerindra)

"Lebih untung, lah. Paling enggak sudah ketahuan dapat berapa," kata Dinda, Rabu (15/2/2017).

Pedagang yang diundang merupakan mereka yang sehari-hari berjualan di sekitar Kantor DPP Partai Gerindra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dinda, tiap ada acara, dagangannya diborong untuk disediakan gratis bagi warga.

Tak hanya Dinda, seorang pedagang siomay, Agus, juga mengaku untung dengan adanya acara-acara khusus seperti itu.

Dengan harga per-porsi Rp 10.000, ia bisa mengantongi Rp 600 ribu jika seluruh porsi laku terjual.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.