Corsec MNC Pertanyakan Logika Antasari soal Keterlibatan Hary Tanoe

Kompas.com - 15/02/2017, 07:26 WIB
Harry Tanoe usai menghadiri upacara pelantikan Presiden Donald Trump di Washington DC, 20 Januari 2017. VOAHarry Tanoe usai menghadiri upacara pelantikan Presiden Donald Trump di Washington DC, 20 Januari 2017.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution mengatakan, Hary Tanoesoedibjo tidak memiliki keterkaitan dengan pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.

Sebelumnya, Antasari menyebut CEO MNC Group itu mendatangi dirinya sebagai utusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus yang menjerat Aulia Tantowi Pohan.

"Pak HT (Hary Tanoesoedibjo) tidak ada kaitan dengan pernyataan Antasari," kata Syafril saat dihubungi, Selasa (14/2/2017).

Syafril mempertanyakan logika yang digunakan oleh Antasari. Ia menilai, sebagai presiden saat itu, SBY tidak tidak mungkin mengutus orang di luar pemerintahan.

"Apa mungkin dan bagaimana logikanya bahwa Presiden memberi pesan kepada Ketua KPK melalui pihak ketiga yang notabene non pejabat pemerintah," ucap Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Perindo itu.

Menurut Syafril, Antasari sedang berupaya mencari perhatian masyarakat dari penyelenggaraan Pilkada 2017. Ia pun menyinggung kedekatan Antasari dengan PDI-P dan menilai Antasari punya misi khusus.

"Beliau (Antasari) sudah menyatakan masuk ke PDI-P kan. Siapa yang didukung PDI-P? Ahok. Kan dia berusaha mengalihkan seperti itu. Politikus kacangan lah kalau menurut saya," ujar Syafril.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk langkah selanjutnya, Syafril menuturkan, akan mempelajari pernyataan Antari. Ia mengaku baru membaca pernyataan Antasari di media sosial.

Antasari sebelumnya menganggap ada pihak yang sengaja mengkriminalisasi dirinya. Ia menduga SBY merupakan perancang skenario tersebut.

Sekitar Maret 2009, Antasari mengaku pernah didatangi Hary. Hary mengaku diutus oleh SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden keenam RI untuk meminta agar KPK tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Safenet: Perbaikan UU ITE Seperti Menunggu Lebaran Kuda

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 7 Saksi

Nasional
UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

UPDATE: 141.187 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate Versi PCR Capai 49,07 Persen

Nasional
UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

UPDATE 23 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.817.303

Nasional
UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

UPDATE 23 Juni: Bertambah 303, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 55.594 Orang

Nasional
UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Juni: 12.640.041 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

UPDATE 23 Juni: Sebaran 15.308 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Juni: Ada 160.524 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Kemendikbud-Ristek: Indonesia Diprediksi Kekurangan 1,3 Juta Guru hingga 2024

Nasional
Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Kepada Mahasiswa Unhas, Gus Menteri Minta Mereka Bertindak Jika Mendapati BUMDes Merugikan Masyarakat

Nasional
UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

UPDATE 23 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 124.022

Nasional
Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Duduk Perkara Polemik Ivermectin yang Ramai Setelah Disebut Obat Terapi Covid-19

Nasional
Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Bertambah 15.308 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Cegah Kerumunan, Kemenag Atur Pemotongan Hewan Kurban Idul Adha Berlangsung dalam 3 Hari

Nasional
Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk 'Test the Water'

Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Didesain untuk "Test the Water"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X