Kompas.com - 14/02/2017, 17:18 WIB
CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo usai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, Kamis (17/3/2016). Ambaranie Nadia K.MCEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo usai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, Kamis (17/3/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq membantah pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, terkait kasus dugaan kriminalisasi terhadap dirinya.

Antasari sebelumnya menyatakan bahwa dirinya pernah didatangi CEO MNC Group yang juga Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo sekitar Maret 2009.

“Setahu saya enggak ada,” kata Rofiq dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2017).

Antasari sebelumnya mengungkapkan bahwa Hary diutus Ketua Umum Partai Demokrat yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Tantowi Pohan.

Aulia Pohan diketahui merupakan besan SBY. Menurut Rofiq, apa yang disampaikan Antasari merupakan bagian dari pengalihan isu jelang pemilihan kepala daerah.

“Enggak benar itu. Antasari dendam ke SBY, kok HT dibawa-bawa,” ujar dia.

Saat disinggung soal kedekatan Hary dengan SBY, menurut Rofiq, tidak ada hubungan yang spesial di antara keduanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Biasa saja. Hubungan Pak HT dengan siapa saja baik,” kata dia.

Antasari sebelumnya meminta agar SBY jujur atas kasus dugaan kriminalisasi terhadap dirinya. Ia juga sempat menyinggung soal pertemuannya dengan HT.

Saat itu, Hary meminta Antasari agar tidak menahan Aulia Pohan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.