Sentimentalia Bangsa Kita

Presiden Jokowi memilih jalan tengah saat menghadapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melaporkan keluh kesahnya terkait penyadapan komunikasi seluler dengan Ma'ruf Amin.

Jalur yang ditempuh SBY itu sepintas nampak biasa saja, namun ditilik dari sudut pandang posisinya sebagai mantan presiden—yang kini telah kembali menjadi rakyat, tebersit sebuah kepanikan di dalamnya.

SBY memang memiliki hak privilese sebagai mantan orang nomor satu negeri ini. Ia ditahbis sebagai warga istimewa oleh negara. Tapi kewenangan itu tak dipergunakan SBY dengan cerdas.

Terlepas dari apa yang ia bahas dan kemudian "tersadap," SBY tak mesti sepanik itu. Tanpa harus terburu nafsu menemui Jokowi di istana, ia masih bisa membincangnya melalui jalur komunikasi pribadi. Sehingga efek yang ditimbulkan tidak malah menjadi blunder bagi dirinya sendiri.

Bapak SBY yang kita hormati seolah lupa, ia hidup di zaman apa. Corak kehidupan kita saat ini berubah drastis sejak ia menjabat presiden pada 2004 silam.

Maraknya pemakaian internet yang kini telah merambah ke telepon seluler, membuat semua orang yang berjejaring di dalamnya, berkesempatan menjadi hakim dari semua persoalan.

Kalangan netizen yang khaotik itu, tak mudah dikendalikan. Mereka punya sistem nalar yang cenderung merisak (bullying). Soal akal sehat, urusan belakangan. Kisah yang dialami Gus Mus, misalnya, jelas tak bisa dianggap sepele.

Apa yang membuat sosok semacam Gus Mus bisa kalah pamor dengan sepotong dua berita dari sebuah situs apkiran?

Kecelakaan mendasar yang luput teramati para pengguna media sosial (medsos) adalah, nilai manusia kalah telak dibanding internet dalam dunia maya. Entah ulama, presiden, atau tokoh bangsa sekali pun, tetap sama nilainya di hadapan mereka: yang masuk kategori "orang pintar baru."

Kita sedang melintasi era yang mengizinkan semua manusia tampil sebagai dirinya—meski tak utuh. Segala rekaman gambar dan suara, semua tempat yang dikunjungi, kegiatan harian, bahkan detik terakhir dalam hidup, terunggah tak sengaja.

Negara mana pun pasti kesulitan mencari batas paling jelas dari fenomena itu. Dunia kita meledak secara informatif. Tanpa sempat menyiapkan diri dengan aturan main yang mungkin bisa disebut sebagai norma berjejaring.

Gelombang risak yang dialami SBY via akun Twitter-nya, jadi bukti nyata. Mereka nyaris lupa sedang berhadapan dengan siapa dan kasus bagaimana. Keinginan kalangan netizen mengawal laju pemerintahan (juga hidup berbangsa kita pada ghalibnya), hampir sulit dibendung.

Kendati cara yang mereka lakukan jauh panggang dari api. Mereka sama sekali tak menyadari siapa aktor utama dibalik simpang siur dunia modern kita sekarang.

Perilaku para pejabat publik kita pun sama sekali jauh dari menunjukkan sikap terhormat. Mereka tak pernah berhenti memancing di air keruh. Rakyat kerap dibuat bingung dan kalang kabut mengikuti akrobat mereka di media massa—khusus dalam jaringan.

Panggung politik berubah jadi tontonan menjemukan. Tak jauh beda dengan sinetron India dalam saluran televisi nasional.

Kecenderungan para politisi mengiba dan mendulang simpati publik, kini jadi kebiasaan yang umum diketahui rakyat Indonesia.

Simak saja bagaimana pentolan ormas yang getol menyemprot pihak lain dengan label berjela-jela. Giliran ia diadukan beberapa pihak yang dirugikan lantaran ulahnya sendiri, ia melipir dan cari perlindungan di bawah payung agama.

Bahkan ia secara terang menolak diperiksa lantaran merasa difitnah. Sikap ini jelas menunjukkan itikad yang tidak baik sebagai seorang warga negara sah Republik Indonesia.

Kebanalan Informasi

Pencapaian tertinggi teknologi komunikasi manusia pada abad ke-21 memang mencengangkan. Peradaban manusia sontak beralih ke dunia antah berantah yang tak terbayangkan. Semua lini kehidupan kita ikut bergerak tak terduga lantaran terimbas dan terpapar internet. Cara kita berdialog, praktis memasuki arena yang belum pernah ada presedennya.

Kegelisahan purba umat manusia yang ingin mencari jawaban dari kehadirannya di dunia ini, terjawab sudah dengan kehadiran media sosial yang ditelurkan internet. Maka mencuatlah tabiat dasar manusia yang selama ribuan tahun terpendam begitu dalam. Narsistik.

Lantas muncullah segolongan manusia baru yang gemar mematut diri dalam semua akun media sosial yang mereka miliki. Seolah di dalam akun itulah hidupnya menemukan ruang mengada.

Segelitir saja dari para pengguna medsos—bahkan dalam tingkat global, sadar bahwa akun yang ia miliki sama dengan data valid dirinya yang kemudian diolah dengan sistem algoritma tingkat tinggi.

Data inilah yang kemudian dijadikan pedoman utama dunia intelijen guna memantau perkembangan peradaban terkini dan bagaimana menentukan arahnya kemudian.

Sidang pembaca sekalian mungkin masih ingat bagaimana Muhammed Bouazizi, penjual sayur warga Tunisia yang membakar diri dan kemudian diunggah ke medsos oleh sepupunya. Alhasil, pemerintahan sah di sana tumbang.

Lepas dari nilai manfaat medsos dalam kasus ini, nyatanya dalam kasus berbeda terjadi hal yang ujungnya sama. Dataran Timur Tengah membara dibakar perang saudara.

Sekelompok orang nun di "sana," menjadikan Bouazizi sebagai pendulum penghancuran negara monarki anti-Barat. Lalu hadirlah Amerika yang agung itu dengan demokrasi, dibalik kerudung Musim Semi Arab.

Sayang, sedikit sekali yang paham betapa pola seperti itu sudah terjadi berulang kali. Bedanya, dulu Amerika harus bersusah payah menggunakan kemampuan terbaik mereka. Kini ceritanya berbeda.

Hoax yang adalah bagian integral dari teori konspirasi, digunakan secara sadar oleh mereka yang berambisi menguasai dunia, untuk merusak tatatan yang selama ribuan tahun bertahan mendampingi manusia.

Bangsa Indonesia yang masyarakatnya gemar mengobrolkan apa saja, mudah sekali tersulut berita tipu yang sering menggelinding di media sosial sekelas Facebook.

Zuckerberg bukan tak tahu ini. Ia jelas mafhum. Namun kenapa ia hanya mendatangi Tiongkok dan India dan meminta maaf atas kekeliruan perusahaannya? Kenapa ia tak ke Indonesia? Agenda apa yang sejatinya sedang ia emban?

Zuckerberg jelas tahu potensi besar bangsa Indonesia. Ia juga mengamati betapa bangsa ini kesulitan membedakan mana informasi dan data.

Pada kenyataannya, informasi-data beraduk sedemikian rupa hingga kabur tak jelas rimbanya.

Momen pilkada Jakarta yang sedang hangat bisa dijadikan tolok ukur menilai persoalan ini. Partai yang menjagokan kadernya sebagai calon gubernur, tak perlu kesulitan mencari karya apa yang sudah dihasilkan oleh kader bersangkutan.

Cukup dengan memviralkan berita miring, dan mencari kesalahan gubernur petahana, maka panggung pun jadi semarak. Publik tak perlu tahu bahwa karya dan kerja nyata bukan lagi soal utama.

Fenomena itu berbeda tegas dengan apa yang lazim dilakukan para tokoh pendiri republik ini. Sukarno menulis Indonesia Menggugat yang menggemparkan dunia demi membela dirinya. Hatta tak kalah taji.

Dari dalam tahanannya yang sesak di Belanda, ia menulis Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka) pada 1927. Itulah pidato pembelaannya yang monumental di hadapan pengadilan. Ia membacakannya selama tiga setengah jam.

Demokrasi dapat berjalan dengan baik, menurut Bung Hatta, “Jika ada  tanggung jawab dan tenggang rasa di kalangan pemimpin politik. Sebaliknya, perkembangan politik yag berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berujung main hakim sendiri, membuka jalan bagi lawannya: diktator.”

Kini tengoklah yang terjadi. Tak satu pun pemimpin partai atau pejabat kenegaraan yang mau bertungkus lumus menulis karyanya.

Mereka tak lagi berpolemik di media massa dengan tulisan bernas. Kecuali sibuk menerbitkan buku pseudo biografi yang tujuannya jelas demi memulas citra.

Mereka lebih senang menenggelamkan diri dalam proxy war (perang nirbentuk). Lantas sibuk memutarbalikkan fakta sedemikian rupa.

Wajar bila kemudian bangsa Indonesia dalam tingkat tertentu, nampak begitu sentimental. Emosi kita gampang diaduk hanya dengan secuil berita.

Bahkan seorang mantan presiden yang dalam sejarah republik ini berhasil menunaikan dua periode kepemimpinanan tanpa pemakzulan, masih tak tahan mencurahkan isi hatinya dalam sebuah kicauan linimasa Twitter—wahana baru intelijen yang seharusnya ia tahu dikendalikan negara mana.