Gerindra Lanjutkan Usulan Hak Angket meski Pemerintah Tunggu Fatwa MA

Kompas.com - 14/02/2017, 14:29 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, hak angket terkait langkah pemerintah yang tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan tetap berlanjut.

Selaku inisiator hak angket, Gerindra menganggap, pengajuan angket tak perlu menunggu fatwa Mahkamah Agung.

Pemerintah saat ini tengah melakukan konsultasi dengan MA terkait penafsiran pasal-pasal yang menjerat Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama.

Penafsiran itu mengenai Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Fatwa itu tidak mengikat, tindakan melanggar undang-undang telah dilakukan Presiden. ini sudah jelas ada pelanggaran. Di MA kan prodes yudikatif, kalau di DPR proses politik, proses legislatif. Itu dua hal yang berbeda," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

(Baca: Fraksi PDI-P: Hak Angket Status Ahok Turunkan Derajat Hak Anggota DPR)

Menurut Fadli, apa yang dilakukan sebagian anggota DPR dengan menggulirkan hak angket merupakan hal yang wajar.

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan atas dugaan pelanggaran undang-undang.

Sebab, kata Fadli, ada pula kepala daerah berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun yang diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yakni Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, ia menilai, Mendagri tebang pilih dalam menegakkan aturan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X