Kompas.com - 14/02/2017, 12:37 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan tak akan mendukung usulan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR Bambang Wuryanto menuturkan, partainya berada di barisan pendukung pemerintah sehingga akan menolak usulan tersebut.

"Disuruh semua anggota fraksi paham, bahwa mereka akan tolak angket tersebut. Karena kami adalah fraksi pendukung pemerintah," ujar Bambang melalui pesan singkat, Selasa (14/2/2017).

(baca: 4 Fraksi Gulirkan Hak Angket Status Ahok, Ini Komentar Mendagri)

Menurut dia, semua anggota Fraksi PDI-P tengah fokus pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 15 Februari dan wajib hadir di daerah pemilihan yang ditugaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDI-P Arif Wibowo menuturkan, tak ada urgensi untuk menggulirkan hak angket terkait isu tersebut.

Jika ada ketidakjelasan terkait pelaksanaan Pilkada, maka dapat memanggil Kementerian terkait untuk meminta penjelasan.

"Padahal dari perspektif hukum ada banyak pandangan mengenai persolan itu. Penggunaan UU 23/2014 pasal yang dituduhkan sebagai tindak pidana dengan KUHP yang di dalamnya mengatur selama-lamanya 5 tahun, yang satunya selama-lamanya 4 tahun, sementara UU hanya mengatur dengan batasan tegas pasti bahwa sekurang-kurangnya 5 tahun," ujar Arif.

 

(baca: Terkait Status Ahok, Mendagri Akan Konsultasi dengan MA)

Menurut dia, aturan sudah jelas bahwa hak angket hanya digunakan untuk urusan-urusan yang bersifat strategis dan berkaitan dengan nasional. Bukan urusan kecil seperti perbedaan tafsir hukum dalam satu kasus.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.