Kompas.com - 14/02/2017, 12:11 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai, pengajuan hak angket terkait sikap pemerintah belum memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak tepat.

Seharusnya DPR menempuh tahapan sesuai mekanisme sebelum menggulirkan hak angket. 

"Komisi II memanggil dulu Mendagri dan mengundang para ahli hukum, untuk mendapatkan pandangan atau tafsir hukum dari mereka yang tidak punya kepentingan politik," kata Arsul melalui pesan singkat, Selasa (14/2/2017).

Menurut Arsul, saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran hukum terkait penggunaan Pasal 83 dalam UU Pemerintah Daerah.

Pasal tersebut menyebutkan, kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun, dapat diberhentikan sementara.

Sementara, dalam kasus dugaan penodaan agama yang menjeratnya, Ahok didakwa dengan dua pasal yakni Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP, dengan ancaman hukuman masing-masing empat dan lima tahun.

Arsul berpandangan, ada cara lain yang dapat ditempuh DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Alternatifnya gunakan hak mengajukan pertanyaan yang juga ada dalam UU MD3 terlebih dahulu. Bukan 'ujug-ujug' langsung menggunakan hak angket," kata dia.

Menurut dia, Fraksi PPP belum menyatakan akan mendukung hak angket bersama empat fraksi lainnya di DPR yang telah mengajukan hak angket terkait status Ahok itu.

Kendati demikian, PPP menghormati hak individu dari masing-masing anggota bila ingin berpartisipasi menggunakan hak itu.

Sampai kami rapat pleno musyawarah fraksi dan menentukan sikap yang mengikat bagi seluruh anggota," ujarnya.

Kompas TV Sepuluh kali sudah, Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa dalam kasus penodaan agama menjalani sidang di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Persidangan kali ini, menjadwalkan empat ahli. Namun, hanya dua orang yang hadir. Ahli bahasa dari Universitas Mataram didatangkan untuk memaknai isi pidato Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51. Senada dengan ahli bahasa, keterangan yang memberatkan terdakwa juga datang dari Muhammad Amin Suma, ahli agama Islam. Terkait keterangan para ahli, penasihat hukum terdakwa justru kembali mempertanyakan sejumlah kejanggalan. Nada keberatan juga dilontarkan atas keterangan ahli agama yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sejak dua bulan bergulir, sejumlah saksi dan ahli telah dihadirkan. Sebagian besar, kesaksian mereka didasarkan atas video rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Jokowi: Tugas Hakim Konstitusi Saat ini Semakin Berat...

Nasional
Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Anies Mengaku Minta Izin Nasdem Untuk Tuntaskan Tugas di DKI Jakarta

Nasional
Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Pengacara Harap Bharada E Bisa Divonis Bebas di Persidangan

Nasional
Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Dorong Audit Bangunan, Jokowi Harap Semua Stadion Bisa Contoh GBK

Nasional
Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Sebut Ekonomi Akan Hadapi Badai, Prabowo: Kita Harus Siap

Nasional
UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

UPDATE 5 Oktober 2022: Bertambah 1.722, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.439.292

Nasional
DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

DPR Campur Tangan, Ahmad Taufan Damanik: Pemilihan Ketua Komnas HAM Harus Diulang

Nasional
Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Kamaruddin Simanjuntak Sebut Permintaan Maaf Sambo Tak Tulus: Masih Cari-cari Alasan

Nasional
Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Diusung PSI Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Bukan Waktu yang Tepat, Duka untuk Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Dengan Multilateralisme, Puan Ajak Delegasi Negara G20 Atasi Gejolak Ekonomi Global

Nasional
Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Pengacara Pastikan Bharada E Siap Jalani Persidangan Online dan Offline

Nasional
Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Gelar Forum Parlemen P20, Puan Ajak Legislator Bangun Kerja Sama Multilateralisme

Nasional
DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

DPR Disebut Langgar Aturan karena Intervensi Pemilihan Ketua Baru Komnas HAM

Nasional
Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Partai NasDem Curi Start Deklarasi Anies Bakal Capres, Untung atau Buntung?

Nasional
Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan dengan Ganjar oleh PSI untuk Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.