Kompas.com - 14/02/2017, 12:11 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai, pengajuan hak angket terkait sikap pemerintah belum memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak tepat.

Seharusnya DPR menempuh tahapan sesuai mekanisme sebelum menggulirkan hak angket. 

"Komisi II memanggil dulu Mendagri dan mengundang para ahli hukum, untuk mendapatkan pandangan atau tafsir hukum dari mereka yang tidak punya kepentingan politik," kata Arsul melalui pesan singkat, Selasa (14/2/2017).

Menurut Arsul, saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran hukum terkait penggunaan Pasal 83 dalam UU Pemerintah Daerah.

Pasal tersebut menyebutkan, kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun, dapat diberhentikan sementara.

Sementara, dalam kasus dugaan penodaan agama yang menjeratnya, Ahok didakwa dengan dua pasal yakni Pasal 156 dan Pasal 156 a KUHP, dengan ancaman hukuman masing-masing empat dan lima tahun.

Arsul berpandangan, ada cara lain yang dapat ditempuh DPR untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Alternatifnya gunakan hak mengajukan pertanyaan yang juga ada dalam UU MD3 terlebih dahulu. Bukan 'ujug-ujug' langsung menggunakan hak angket," kata dia.

Menurut dia, Fraksi PPP belum menyatakan akan mendukung hak angket bersama empat fraksi lainnya di DPR yang telah mengajukan hak angket terkait status Ahok itu.

Kendati demikian, PPP menghormati hak individu dari masing-masing anggota bila ingin berpartisipasi menggunakan hak itu.

Sampai kami rapat pleno musyawarah fraksi dan menentukan sikap yang mengikat bagi seluruh anggota," ujarnya.

Kompas TV Sepuluh kali sudah, Basuki Tjahaja Purnama, terdakwa dalam kasus penodaan agama menjalani sidang di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Persidangan kali ini, menjadwalkan empat ahli. Namun, hanya dua orang yang hadir. Ahli bahasa dari Universitas Mataram didatangkan untuk memaknai isi pidato Ahok terkait Surat Al Maidah ayat 51. Senada dengan ahli bahasa, keterangan yang memberatkan terdakwa juga datang dari Muhammad Amin Suma, ahli agama Islam. Terkait keterangan para ahli, penasihat hukum terdakwa justru kembali mempertanyakan sejumlah kejanggalan. Nada keberatan juga dilontarkan atas keterangan ahli agama yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sejak dua bulan bergulir, sejumlah saksi dan ahli telah dihadirkan. Sebagian besar, kesaksian mereka didasarkan atas video rekaman pidato Ahok di Kepulauan Seribu.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

Nasional
Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Nasional
Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Baju Adat Jokowi Saat Peringati HUT Ke-77 RI Bawa Pesan Semangat

Nasional
Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi 'Start'

Kelakar Hasto PDI-P saat Lomba Bakiak: Ibarat Pemilu 2024, Tak Boleh Curi "Start"

Nasional
Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu 'Ojo Dibandingke' di Hadapan Jokowi...

Ketika Prabowo Joget Diiringi Lagu "Ojo Dibandingke" di Hadapan Jokowi...

Nasional
MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

MAKI Puji KPK yang Mengalah dari Kejagung Saat Jemput Surya Darmadi

Nasional
Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Merdeka dari Rasa Takut dan Putus Asa

Nasional
Kata PDI-P soal Isu Prabowo hingga Ganjar Dapat 'Endorse' Jokowi Maju Pilpres 2024

Kata PDI-P soal Isu Prabowo hingga Ganjar Dapat "Endorse" Jokowi Maju Pilpres 2024

Nasional
Momen Jokowi Peringati HUT Ke-77 RI Bersama Cucu, Sesekali Tengahi Sedah Mirah dan Panembahan

Momen Jokowi Peringati HUT Ke-77 RI Bersama Cucu, Sesekali Tengahi Sedah Mirah dan Panembahan

Nasional
Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Nasional
PDI-P Targetkan 'Hattrick' Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

PDI-P Targetkan "Hattrick" Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

Nasional
Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Nasional
Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Nasional
KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

Nasional
168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.