Kapolri Lantik Kapolda NTB dan Kukuhkan Nomenklatur Struktur Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian melantik Brigjen Pol Firli sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat menggantikan Brigjen Pol Umar Septono.

Firli sebelumnya merupakan Wakil Kapolda Jawa Tengah. Pelantikan tersebut berdasarkan surat telegram nomor ST/261/II/2017 yang diterbitkan 3 Februari 2017.

Tito mengaku terkesan dengan kinerja Umar selama menjadi Kapolda NTB.

"Yang dulu saat saya asrena saya beri atensi soal kontigensi konflik di sana. Selama dia di sana saya jarang dapatkan banyak konflik, mau turun ke lapangan," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Tito berharap, Kapolda NTB yang baru dapat meneruskan pekerjaan yang dijalani periode sebelumnya. Ia meyakini, dengan melihat rekam jejaknya, Firli mampu mengatasi konflik di NTB dengan baik.

Selain itu, Kapolri juga melantik beberapa perwira tinggi Polri lain dalam jabatan baru, yaitu Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Arief Sulistyanto, Kepala Eivisi Hubungan Internasional Irjen Saiful Maltha, dan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Iza Fadri.

Khusus untuk Arief, Tito menekankan bahwa pembenahan Polri harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sistem rekrutmen harus baik dan menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat.

"Aset penting Polri bukan bangunan, tapi SDM. Sehingga kunci terpenting baik atau tidaknya Polri dari SDM," kata Tito.

Selain melantik sejumlah pati, Tito juga mengukuhkan sejumlah nomenklatur organisasi di Polri.

Perubahan yang dilakukan antara lain Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) diubah menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat); Divisi Teknologi Informasi Polri (TI) berubah menjadi Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), penambahan Direktorat Tindak Pidana Siber di Bareskrim Polri, dan penambahan Biro Multimedia di Divisi Humas.

Tito mengatakan, perubahan nomenklatur berpengaruh pada kenaikan pangkat sehingga menambah jumlah perwira bintang satu.

"Sehingga meningkatkan kinerja dan memberi peluang agar bottleneck Komisaris Besar ke perwira tinggi lebih besar," kata Tito.

Tito mengaku bukan langkah singkat melakukan nomenklatur. Ia harus meyakinkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Poliyik, Hukim, dan Keamanan, hingga Presiden Joko Widodo.

Hingga akhirnya Presiden mau menyetujui dan menandatangani pengukuhan nomenklatur tersebut.

"Saya harap dengan struktur baru dapat meningkatkan kinerja polri," kata Tito.