Menurut Palguna, Patrialis Tak Pernah Pengaruhi Hakim MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna mengatakan, tersangka hakim MK Patrialis Akbar tidak pernah mempengaruhi dirinya dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hal itu disampaikan Palguna usai menjalani pemeriksaan selama 11 jam di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/2/2017) malam.

Ia mengaku ditanya 18 pertanyaan sebagai hakim panel di MK terkait uji materi nomor perkara 129/PUU/XII/2015 itu.

"Saya katakan tidak pernah. Kalau soal berdebat dalam rapat permusyawaratan hakim, itu adalah hal yang wajar," kata Palguna di gedung KPK, Jakarta.

Di luar persidangan, lanjut Palguna, Patrialis tidak pernah berusaha memengaruhi dirinya dan hakim lain. Palguna juga mengaku tidak mengenal tiga tersangka lainnya.

Tiga tersangka itu adalah pengusaha Basuki Hariman, sekretarisnya Ng Fenny, dan Kamaluddin yang diduga perantara suap.

"Tidak pernah (bertemu), tidak kenal. Bahkan baru saya tahu itu dari berita," ucap Palguna.

Menurut Palguna, hakim MK yang terpengaruhi oleh pihak eksternal tidak dapat memengaruhi keputusan hakim lain.

"Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Yang mungkin terjadi adalah putusan sudah diambil, kemudian itu diketahui. Tidak mungkin. Itu yang mengikuti tata cara sidang di MK juga sampai putusan diambil tentu Anda tahu bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin akan terjadi," ujar Palguna.

Dalam kasus ini, Patrialis diduga menerima suap sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar yang diduga diberikan oleh Basuki.

Pemberian tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di MK dengan nomor perkara 129/PUU/XII/2015.

(Baca juga: KPK: Patrialis Janjikan Uji Materi UU No 41/2014 Dikabulkan MK)

Saat operasi tangkap tangan, KPK menyita bukti dokumen perusahaan dan voucher penukaran uang, serta draf putusan perkara.

Dokumen perusahaan didapatkan saat petugas KPK menangkap pemberi suap, yakni Basuki Hariman, dan enam karyawannya di kantor di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

(Baca juga: Di Hadapan MKMK, Patrialis Akui Bocorkan Draf Putusan Uji Materi)

Basuki disebut memiliki lebih dari 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging.

Sementara itu, draf putusan perkara nomor 129 ditemukan saat petugas KPK menangkap perantara suap, Kamaludin, di Lapangan Golf Rawamangun, Jakarta Timur.